Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Nilai Sistem "One Way" Sangat Efektif pada Mudik Tahun Ini

Kompas.com - 03/06/2019, 20:21 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menilai, sistem rekayasa lalu lintas one way sangat efektif mengurangi kemacetan selama arus mudik Lebaran 2019.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra beralasan, tidak ada penumpukan yang terlalu lama selama arus mudik tahun ini.

"Iya sangat efektif. Beberapa hari kami sudah melakukan kegiatan one way, itu memberikan kelancaran sehingga tak terjadi penumpukan-penumpukan yang terlalu lama di jalan," ujar Asep di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/6/2019).

Selain itu, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama Idul Fitri, polisi menyelenggarakan operasi yang dinamakan Operasi Ketupat 2019.

Baca juga: Sistem Satu Arah Saat Mudik Diubah, Catat Waktu Pemberlakuannya

Operasi Ketupat 2019 tersebut berlangsung selama 13 hari, pada 29 Mei-10 Juni 2019.

Operasi yang melibatkan 160.335 personel gabungan tersebut diselenggarakan di seluruh Polda di Indonesia.

Dalam operasi ini, terdapat 11 polda yang menjadi prioritas, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Papua.

Asep menuturkan, terdapat tiga pos dalam pelaksanaan operasi tersebut, yaitu pengamanan, pelayanan, dan terpadu.

Pos pengamanan terletak di daerah yang sering dilalui masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat.

Baca juga: Gerbang Tol Salatiga dan Boyolali Bakal Diberlakukan Sistem Satu Arah Pada Puncak Arus Mudik

Kemudian, pos pelayanan untuk melayani publik misalnya di tempat hiburan seperti mal. Pos terakhir, yaitu terpadu, juga melibatkan instansi terkait.

"Pos pengamanan terpadu, di sini dilibatkan stakeholder-stakeholder lainnya, seperti dinas kesehatan, pemerintah daerah, dan juga beberapa daerah lainnya," kata Asep.

Salah satu yang diantisipasi oleh aparat gabungan adalah serangan teror terhadap masyarakat dan pihak berwajib.

Potensi kerawanan lainnya seperti perampokan, begal, pencurian, sweeping oleh ormas, hingga gangguan terhadap kelancaran dan keselamatan angkutan transportasi.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah stabilitas dan ketersediaan bahan pangan, serta potensi bencana alam.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Sistem Satu Arah Tol Trans Jawa Mudik Lebaran 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com