PDI-P Apresiasi Jokowi-JK atas Kelancaran Mudik Lebaran 2019

Kompas.com - 03/06/2019, 15:15 WIB
Kendaraan pemudik dari arah Jakarta melewati jalan tol cikopo palimanan di Jawa Barat, Minggu (2/6/2019). Sistem satu arah atau one way mulai diterapkan di jalan tol Jakarta-Cikampek hingga tol Batang-Semarang di Jawa Tengah pada H-6 Lebaran 2019, Kamis (30/5). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKendaraan pemudik dari arah Jakarta melewati jalan tol cikopo palimanan di Jawa Barat, Minggu (2/6/2019). Sistem satu arah atau one way mulai diterapkan di jalan tol Jakarta-Cikampek hingga tol Batang-Semarang di Jawa Tengah pada H-6 Lebaran 2019, Kamis (30/5).

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan mengapresiasi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang sukses mewujudkan mudik Lebaran tanpa hambatan.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin (3/6/2019).

"Dengan kepemimpinan yang tepat, merakyat dan kemampuan perencanaan yang matang, mudik Lebaran 2019 menunjukkan kemajuan pesat tanpa hambatan berarti," ujar Hasto.

Bagi PDI-P, watak sebuah pemerintahan diukur dengan cara sederhana, yakni ekspresi rakyat.

Dalam konteks mudik Lebaran 2019, lanjut Hasto, dapat dilihat rakyat sedemikian gembira menyambutnya lantaran didukung infrastruktur yang memadai sehingga aktivitas tahunan mereka berjalan lancar.

Apalagi, pemerintah juga mendorong gotong royong seluruh kementerian/lembaga serta BUMN untuk menyelenggarakan mudik gratis bagi rakyat.

"Pemerintahan Jokowi-JK mampu menjawab kebutuhan rakyat Indonesia. Mudik berjalan lancar. Tidak hanya itu, mudik mampu menggelorakan semangat gotong royong kolektif sehingga begitu banyak pihak yang terlibat, Pemerintah, Parpol, Swasta, dan BUMN yang tergerak mengadakan mudik bersama untuk rakyat Indonesia," ujar Hasto.

"Maka Lebaran, Idul Fitri, menjadi perayaan bersama, keagamaan dan kuktural, dimana semua bisa berhalal bihalal dengan tenang, gembira dan penuh semangat persaudaraan," lanjut dia.

Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X