Kompas.com - 03/06/2019, 14:56 WIB
Ilustrasi pengadilan. ShutterstockIlustrasi pengadilan.


JAKARTA, KOMPAS.com - Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), hingga Juni 2019, tercatat ada 19 napi kasus korupsi yang mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. ICW meminta MA benar-benar selektif dalam memberikan putusan.

Dari 19 narapidana, terdapat nama-nama mantan pejabat tinggi misalnya mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, hingga Irman Gusman yang merupakan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah.

Baca juga: Irman Gusman Bagi-bagi Buku Saat Sidang Pengajuan PK

"Tentu ini harus menjadi warning bagi MA. Bagaimanapun, dengan kuasa yang dimiliki oleh para pengaju PK, bukan tidak mungkin putusan PK berpotensi hanya akan menguntungkan pelaku korupsi," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana, kepada Kompas.com, Senin (3/6/2019).

Menurut ICW, potret kelam putusan PK selama ini pun patut menjadi sorotan. Dalam catatan ICW, sejak 2007 hingga 2018, ada 101 narapidana yang dibebaskan.

Kemudian, ada 5 putusan lepas, dan 14 dihukum lebih ringan.

Kurnia mengatakan, tren menghukum ringan pelaku korupsi harus menjadi evaluasi serius bagi MA.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jaksa KPK: Tak Ada Bukti Baru dalam Pengajuan PK M Sanusi

 

Jika putusan dianggap menguntungkan napi korupsi, hal itu dapat semakin menurunkan kepercayaan publik pada lembaga peradilan.

"ICW menuntut agar Mahkamah Agung menolak setiap permohonan PK yang diajukan oleh terpidana korupsi," kata Kurnia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Nasional
Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Nasional
Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.