Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Misteri Dua Kelompok Bersenjata Api di Rusuh 22 Mei

Kompas.com - 03/06/2019, 08:38 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Begitu juga dengan TJ. Tak banyak tetangga yang tahu apa pekerjaan TJ selepas ia diberhentikan dari dinas tentara sekitar lima tahun lalu.

Wawancara lengkap para tetangga ini akan ditayangkan lengkap di Program AIMAN senin malam ini.

Kelompok kedua, apakah kelompok yang sama?

Kita beralih ke kelompok kedua yang diduga beroperasi saat kerusuhan 21-22 Mei 2019. Setidaknya, ada dua data yang saya dapatkan.

Pertama, delapan orang yang tewas akibat kerusuhan itu disebabkan oleh senjata "single bullet" alias peluru tajam tunggal dari senjata yang diduga pistol.

Kedua, senjata asal peluru itu meluncur bukan milik pihak keamanan karena ulir gerak pelurunya berbeda.

Informasi ini saya dapat dari profesor yang pernah bertugas di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan kini menjadi guru besar pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA), Hermawan Sulistyo.

"Korban-korban di kerusuhan 22 Mei itu terkena peluru tajam. Dan bukan dari pihak keamanan, karena ulir gerak pelurunya berbeda!" kata Kiki, panggilan Hermawan Sulistyo.

Sementara Ketua Komnas HAM Taufan Damanik juga mengatakan hal yang sama pada saya.

"Ada kemungkinan peluru tajam ini berasal dari pistol, dugaannya digunakan peluru kaliber khusus," ungkap Taufan.

Pertanyaannya kini, apakah kedua kelompok bersenjata api itu sosok yang sama atau kelompok yang berbeda?

Hanya penyelidikan tuntas yang bisa menjawabnya, termasuk mengungkap auktor intelektualis yang telah memberikan uang ratusan juta rupiah kepada kelompok bersenjata api yang hendak membunuh tokoh negara.

Faktanya terang benderang dari sisi potensi penyelidikan, meski membutuhkan "political will" dalam mengungkapnya.

Akankah dituntaskan?

Saya Aiman Witjaksono...
Salam!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com