Jenazah Ani Yudhoyono Diterbangkan dari Pangkalan Militer Paya Lebar

Kompas.com - 01/06/2019, 18:57 WIB
Putra Ibu Negara 2004-2014 Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) dan Edhie Baskoro Yudhoyono memanggul keranda jenazah Ibunda untuk dimandikan di KBRI Singapura, Sabtu (1/6/2019). Istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono tutup usia karena kanker darah saat menjalani perawatan di Singapura. ANTARA FOTO/NAIMPutra Ibu Negara 2004-2014 Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) dan Edhie Baskoro Yudhoyono memanggul keranda jenazah Ibunda untuk dimandikan di KBRI Singapura, Sabtu (1/6/2019). Istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono tutup usia karena kanker darah saat menjalani perawatan di Singapura.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jenazah istri Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono, akan diterbangkan ke Indonesia melalui Pangkalan Militer Paya Lebar, Singapura

Berdasarkan laporan Kompas TV pada Sabtu (1/6/2019) malam, jenazah Ani diterbangkan usai disemayamkan dan dishalatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura.

SBY bersama kedua putranya, Agus Harimurti Yudhoyono dan Eddie Baskoro Yudhoyono terlihat masuk ke dalam ambulans mengantarkan jenazah Ani dari KBRI Singapura ke pangkalan militer.

Baca juga: Kapolri: Polri Belasungkawa Mendalam Berpulangnya Ibu Ani Yudhoyono

Menurut rencana, jenazah Ani akan diterbangkan dengan pesawat Hercules C-130 dan diperkirakan akan mendarat di Bandara Halim Perdanakusumah pada pukul 22.00 WIB.

Setelah serah terima jenazah di Halim, jenazah Ani akan disemayamkan di rumah duka di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. 

Jenazah Ibu Ani akan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (2/6/2019). Sebelumnya, Ani Yudhoyono meninggal dunia di Singapura setelah mengidap kanker darah. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X