ASN yang Cuti Tetap Wajib Upacara Hari Pancasila, Ini Penjelasan BKN

Kompas.com - 01/06/2019, 05:51 WIB
Aparatur Sipil Negara usai mengikuti upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di lapangan silang Monumen Nasional (Monas) Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2017). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAparatur Sipil Negara usai mengikuti upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di lapangan silang Monumen Nasional (Monas) Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2017).
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan pegawai di lingkungannya mengikuti upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila, Sabtu (1/6/2019).

Walaupun aturan dibuat khusus untuk ASN di lingkungan BKN, BKN merupakan instansi yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN.

Kehadiran ASN BKN dalam upacara yang berlangsung hari ini berlaku menyeluruh, tak terkecuali bagi ASN yang saat ini sedang menjalani cuti.

Pegawai BKN berstatus cuti dapat mengikuti upacara di Kantor Pusat BKN, Kantor Regional I-XIV BKN, atau Kantor Pemerintah Daerah.

"Sesuai keberadaan pegawai pada saat menjalani cuti," kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan kepada Kompas.com, Sabtu (1/6/2019) pagi.

Baca juga: ASN Mangkir Upacara Hari Pancasila, BKN Potong Tunjangan 2 Persen

Sebagai buktinya, pegawai yang sedang cuti tersebut diwajibkan mengirimkan foto bahwa telah mengikuti upacara Hari Pancasila kepada Kepala Unit Kerja masing-masing.

Ridwan menegaskan, Kepala Unit Kerja bertanggung jawab atas keikutsertaan pegawainya dalam pelaksanaan upacara bendera yang berlangsung hari ini.

Menurut Ridwan, upacara bendera Hari Lahir Pancasila dilaksanakan sesuai amanat Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila dan surat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila 2019.

"Untuk itu, pegawai diharuskan untuk mematuhi ketentuan yang disebutkan di atas," ujar dia.

Bagi pegawai yang mangkir upacara, BKN menyiapkan sanksi setidaknya potongan tunjangan sebesar 2 persen.

Sanksi ini belum termasuk hukuman disiplin yang dapat diberikan oleh atasan yang bersangkutan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X