Hasil Autopsi Harun Rasyid Keluar, Polri Masih Tunggu Hasil Investigasi Tim Pencari Fakta

Kompas.com - 31/05/2019, 21:06 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri masih menunggu hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) yang bertugas menginvestigasi jatuhnya korban dalam kerusuhan 22 Mei.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menanggapi hasil autopsi terhadap remaja bernama Harun Rasyid (15) yang ditemukan tewas di Jembatan Slipi saat kerusuhan pada Rabu (22/5/2019). Dari hasil autopsi, Harun tewas akibat luka tembak.

"Menunggu hasil tim investigasi bersama dulu," ungkap Dedi ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (31/5/2019).

Terkait perkembangan terbaru dari investigasi tim tersebut, Dedi belum dapat berbicara banyak. Ketika dihubungi, ia sedang berada di lapangan dan fokus dalam pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2019.

Baca juga: Korban Kerusuhan 22 Mei Ingin Lapor Komnas HAM, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi

Sebelumnya, Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Pol dr Musyafak mengatakan, Harun tewas akibat luka tembak.

"Sudah, hasil autopsinya luka tembak. Luka tembak dari lengan kiri atas, ya dari lengan kiri menembus ke dada," kata Musyafak kepada Kompas.com, Kamis (30/5/2019).

Musyafak tidak bisa memastikan apakah peluru yang melukai tubuh Harun adalah peluru karet atau peluru tajam. Menurut dia, hal itu merupakan wewenang Puslabfor Polri.

Ia menyebutkan, RS Polri masih menunggu permintaan hasil autopsi dari penyidik guna kepentingan investigasi penyebab kematian Harun.

"Kami bukan menyerahkan. Selama belum ada permintaan ya, kita kan enggak tahu, menunggu penyidik," ujar Musyafak.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Nasional
Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Nasional
Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

Nasional
Ketum PBNU: Santri Harus Berjihad untuk Bantu Tanggulangi Wabah Covid-19

Ketum PBNU: Santri Harus Berjihad untuk Bantu Tanggulangi Wabah Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X