KPK Belum Terima Pemberitahuan Resmi Pencabutan Praperadilan Sofyan Basir

Kompas.com - 31/05/2019, 20:19 WIB
Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir (tengah) menggunakan rompi tahanan berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/5/2019). KPK resmi menahan Sofyan Basir terkait  kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Riau-1. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarDirektur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir (tengah) menggunakan rompi tahanan berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/5/2019). KPK resmi menahan Sofyan Basir terkait kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Riau-1. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah mengatakan, pihaknya belum menerima pemberitahuan secara resmi soal pencabutan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

Sofyan adalah tersangka asus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

"Biro Hukum belum menerima pemberitahuan resmi terkait pencabutan praperadilan. Jadi itu baru pernyataan (penasihat hukum Sofyan, Soesilo Aribowo) di publik saja saya kira ya, untuk pemberitahuannya secara resmi belum ada pencabutan praperadilan dengan tersangka SFB tersebut," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Baca juga: Sofyan Basir Tersandung Dua Kasus, Kejagung Koordinasi dengan KPK

Menurut Febri, penyidik KPK justru menerima surat yang menyatakan Sofyan menunjuk penasihat hukum khusus yang menangani praperadilannya. Artinya, selain Soesilo, ada penasihat hukum lain yang menangani praperadilan Sofyan.

"Karena itu tadi kami klarifikasi terhadap tersangka SFB. Nanti kita lihat saja apakah benar praperadilan akan berjalan terus atau tidak. Kalau yang pernah diajukan sebelumnya kan itu ditunda sampai 17 Juni 2019," katanya.

"Hal seperti ini tidak terlalu mengkhawatirkan bagi KPK dan penyidik akan tetap fokus dalam menangani pokok perkaranya," sambung Febri.

Baca juga: Ditahan KPK, Sofyan Basir Meriang

Secara terpisah, Soesilo kembali menegaskan bahwa pihaknya sudah mencabut gugatan praperadilan tersebut. Terkait adanya penasihat hukum lain, Soesilo masih mengonfirmasi hal tersebut ke Sofyan.

Hal itu diungkapkan Soesilo usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK, Jumat malam.

"Saya masih konfirmasi. Kemarin dicabut tanggal berapa saya lupa, tetapi sudah dicabut, emang saya mendengar (KPK) belum mendapat surat dari pengadilan. Tetapi saya sudah memberikan tembusan juga ke KPK. Bahwa kami mencabut. Saya tujukan ke pengadilan dan saya tembuskan ke KPK," kata dia.

Baca juga: Pengacara Sayangkan Sofyan Basir Ditahan KPK Jelang Lebaran

Penetapan tersangka Sofyan merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau-1.

Dalam kasus ini KPK sudah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, Idrus Marham, dan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Baca juga: Sofyan Basir Resmi Ditahan KPK, Ini Tanggapan PLN

Pada pengembangan sebelumnya, KPK juga sudah menjerat pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan.

Sofyan diduga bersama-sama membantu Eni dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Kotjo untuk kepentingan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X