Pancasila, Soekarno, dan Krisis Sintesa Kebangsaan

Kompas.com - 31/05/2019, 19:47 WIB
Salah satu koleksi Museum Nasional terkait kelahiran Pancasila. Gambar diambil pada 2 Juni 2017. KOMPAS/YUNIADHI AGUNGSalah satu koleksi Museum Nasional terkait kelahiran Pancasila. Gambar diambil pada 2 Juni 2017.

Pergulatan itu merujuk pada upayanya menyatukan tiga ide besar di Indonesia dan Asia di masa perjuangan kemerdekaan, yaitu nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme. Di majalah Suluh Indonesia Muda tahun 1926, Soekarno muda menuliskan gagasan brilian ini.

Baca juga: Pidato Bung Karno 1 Juni, Tonggak Sejarah Lahirnya Pancasila

Menurut Soekarno, ketiga ideologi ini memang memiliki perbedaan. Nasionalisme mementingkan bangsa dan persatuan di tengah perbedaan; Islam mementingkan Tuhan, spiritualitas, dan universalitas umat yang lintas bangsa; sementara sosialisme mementingkan perjuangan kelas demi emansipasi kaum buruh.

Namun, pikir Bung Karno, “Bukankah ketiga ideologi ini ingin dilenyapkan oleh penjajah, akibat sikap subversifnya terhadap penjajahan? Mengapa tidak bersatu?”

Persatuan ini pun ia rumuskan secara teoretik. Maka, nasionalisme seharusnya bersatu dengan Islamisme karena kedua ide ini sama-sama menentang kezaliman.

Menurut Bung Karno, umat Islam di negeri mana pun selalu mencintai Tanah Air-nya. Di tengah hidup yang dijajah, bagaimana umat Islam tidak menjadi nasionalis?

Demikian pula Islam sebenarnya memiliki persamaan dengan sosialisme. Islam mengharamkan riba dan penumpukan kekayaan (kapital) yang dilarang oleh sosialisme.

Pada saat bersamaan, kaum sosialis harusnya menjadi nasionalis, karena sosialisme di Indonesia baru bisa ditegakkan di dalam bangsa yang merdeka.

Baca juga: Di Bawah Rindangnya Pohon Sukun, Lima Butir Pancasila Itu Tercipta....

Sintesa antara nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme inilah yang menjadi akar (arkhe) dari ideologi Pancasila. Nasionalisme melahirkan sila kebangsaan, Islam melahirkan sila ketuhanan, dan sosialisme melahirkan keadilan sosial.

Bung Karno lalu menambahkan kemanusiaan sebagai sifat nasionalisme Indonesia yang humanistik (bukan chauvinistik), serta demokrasi sebagai sistem politik bagi sistem ekonomi berkeadilan.

Demokrasi Pancasila pun ia rumuskan sebagai politieke economische demokratie, sebuah demokrasi politik-ekonomi yang tidak hanya memenuhi hak-hak politik (demokrasi liberal) tetapi juga hak-hak ekonomi (demokrasi sosial).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X