Pancasila, Soekarno, dan Krisis Sintesa Kebangsaan

Kompas.com - 31/05/2019, 19:47 WIB
Salah satu koleksi Museum Nasional terkait kelahiran Pancasila. Gambar diambil pada 2 Juni 2017.KOMPAS/YUNIADHI AGUNG Salah satu koleksi Museum Nasional terkait kelahiran Pancasila. Gambar diambil pada 2 Juni 2017.

Baru pada pagi 18 Agustus 1945, menjelang Sidang PPKI, “tujuh kata” itu dihapus setelah Bung Hatta melobi para tokoh Islam untuk mengganti “kalimat Islamis” itu (Basarah, 2017).

Ketiga, karena Bung Karno telah menetapkan konsep sila-sila yang meliputi kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Ini merupakan urutan sila-sila pidato 1 Juni.

Meskipun urutan ini diubah oleh Panitia Sembilan menjadi ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial, tema sila-sila itu tidak berubah dan tetap mengacu pada ide Bung Karno.

Cara membaca Pancasila

Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita membaca sila-sila tersebut? Apakah membacanya secara terpisah dan bercerai-derai?

Atau, apakah sila-sila Pancasila hanya kita baca secara normatif dan bebas nilai sebagaimana dicanangkan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)?

Tentu tidak. Karena, Bung Karno meracik sila-sila itu secara konseptual berdasarkan pergulatan intelektual yang panjang.

Pergulatan itu merujuk pada upayanya menyatukan tiga ide besar di Indonesia dan Asia di masa perjuangan kemerdekaan, yaitu nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme. Di majalah Suluh Indonesia Muda tahun 1926, Soekarno muda menuliskan gagasan brilian ini.

Baca juga: Pidato Bung Karno 1 Juni, Tonggak Sejarah Lahirnya Pancasila

Menurut Soekarno, ketiga ideologi ini memang memiliki perbedaan. Nasionalisme mementingkan bangsa dan persatuan di tengah perbedaan; Islam mementingkan Tuhan, spiritualitas, dan universalitas umat yang lintas bangsa; sementara sosialisme mementingkan perjuangan kelas demi emansipasi kaum buruh.

Namun, pikir Bung Karno, “Bukankah ketiga ideologi ini ingin dilenyapkan oleh penjajah, akibat sikap subversifnya terhadap penjajahan? Mengapa tidak bersatu?”

Persatuan ini pun ia rumuskan secara teoretik. Maka, nasionalisme seharusnya bersatu dengan Islamisme karena kedua ide ini sama-sama menentang kezaliman.

Menurut Bung Karno, umat Islam di negeri mana pun selalu mencintai Tanah Air-nya. Di tengah hidup yang dijajah, bagaimana umat Islam tidak menjadi nasionalis?

Demikian pula Islam sebenarnya memiliki persamaan dengan sosialisme. Islam mengharamkan riba dan penumpukan kekayaan (kapital) yang dilarang oleh sosialisme.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X