Setara Institute: Pembubaran HTI Belum Jadi Solusi Kurangi Penyebaran Radikalisme di Kampus

Kompas.com - 31/05/2019, 18:56 WIB
Direktur Riset SETARA Institute Halili dalam paparannya di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Minggu (31/3/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comDirektur Riset SETARA Institute Halili dalam paparannya di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Minggu (31/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Setara Institute melakukan penelitian mengenai pemetaan wacana dan gerakan keagamaan di perguruan tinggi negeri.

Salah satu kesimpulan yang dihasilkan, pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) tidak banyak memengaruhi penurunan penyebaran radikalisme di kampus-kampus.

"Pembubaran HTI pada kenyataannya tidak mengurangi derajat eksklusivitas wacana dan gerakan keislaman di perguruan tinggi, pun tidak menjadi solusi kunci bagi penyebaran radikalisme di perguruan ringgi atau paling tidak penyebaran narasi intoleransi," ujar Direktur Riset Setara Institute Halili dalam sebuah diskusi di Hotel Ibis Thamrin, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Baca juga: Jimly: Rangkul Mantan Anggota HTI Kembali ke Pancasila

Halili mengatakan, gerakan keagamaan eksklusif masih gencar dilakukan oleh kelompok-kelompok keislaman tertentu. Kelompok-kelompok itu memiliki gerakan salafi-wahabi, tarbiyah, dan tahririyah.

Penelitian ini dilakukan di 10 universitas, seperti Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islan Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Brawijaya, dan Universitas Airlangga. Penelitian itu dilakukan pada rentang Februari-April 2019.

Temuan-temuan

Ada beberapa temuan yang membuat Setara Institute membuat kesimpulan seperti itu.

Pertama, mayoritas mahasiswa yang beragama Islam membuat kegiatan mahasiswa non-Muslim tidak banyak terakomodasi.

"Dalam keadaan itu, praktik intoleransi mengemuka, terutama berkenaan dengan tata cara berpakaian, terbatasnya akses mahasiswa non-Muslim atas aktivitas peribadatan, dan tidak tersedianya fasilitas tempat ibadah," kata dia.

Baca juga: Vokasi UI: Saring sebelum Sharing untuk Cegah Radikalisme

Temuan lain adalah wacana keagamaan di kalangan mahasiswa sebagian besar dikuasai kelompok tarbiyah dan eks-HTI yang bertransformasi menjadi gerakan tarbiyah.

Halili mengatakan, gerakan tarbiyah ini kemudian menguasai organisasi kemahasiswaan intrakampus. Dengan demikian, dinamika politik mahasiswa di kampus beredar anggapan bahwa non-Muslim tidak boleh memimpin organisasi.

Ancaman bagi Pancasila

Halili menyebut kampus sejatinya adalah miniatur dari Indonesia. Di dalamnya terdapat mahasiswa dari beragam latar belakang suku, agama, dan ras.

Penyebaran narasi intoleransi dan radikalisme di kampus bisa disebut sebagai ancaman bagi Pancasila.

"Dalam situasi tertentu, kondisi ini sesungguhnya berpotensi menjadi ancaman bagi Pancasila, demokrasi, dan NKRI," kata dia.

Baca juga: Cegah Radikalisme, Kementerian PUPR Gandeng BNPT

Untungnya, ada harapan dari beberapa kampus yang telah melakukan upaya untuk meningkatkan semangat toleransi di dalam kampus.

Halili mengatakan aktor-aktor kunci di perguruan tinggi memainkan peranan penting dalam hal ini.

Misalnya yang terjadi di Institut Pertanian Bogor (IPB), di bawah kepemimpinan Rektor Arif Satria, IPB membuka masjid di kampus untuk seluruh paham keislaman.

Baca juga: Polri: Belum Ada Indikasi Keluarga Pimpinan JAD Lampung Terpengaruh Radikalisme

Kemudian juga membuat program IPB bersholawat dan melakukan sentralisasi kegiatan keislaman di masjid.

Dengan begitu, kegiatan keagamaan di tempat-tempat tertutup tidak boleh dilakukan.

Ada juga Universitas Negeri Yogyakarta yang mengadakan konser band di kampus dan event UNY njathil.

Halili mengatakan jathilan dalam hal ini sering dipandang kelompok Islam eksklusif sebagai tradisi yang bisa merusak akidah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Nasional
Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Nasional
TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Nasional
Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Nasional
Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X