Periksa Menteri Jonan, KPK Telusuri Upaya Samin Tan Pengaruhi Terminasi PKP2B PT AKT

Kompas.com - 31/05/2019, 18:34 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan (jaket biru) seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat (31/5/2019) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan (jaket biru) seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat (31/5/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri bagaimana pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Samin Tan memengaruhi keputusan terminasi (penghentian kontrak) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Perjanjian itu antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). PT AKT merupakan anak perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal.

KPK pun menelusurinya dengan memeriksa Menteri ESDM Ignasius Jonan. Ia diperiksa untuk tersangka Samin Tan.

"Saksi Ignasius Jonan kami konfirmasi terkait terminasi kontrak perusahaan SMT tersebut. Jadi terminasi ini kan dilakukan di Kementerian ESDM. Nah sejauh mana pengetahuan saksi (Jonan) tentang upaya yang dilakukan tersangka SMT baik meminta bantuan terhadap Eni atau pihak lain," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Baca juga: Periksa Menteri Jonan, KPK Telusuri Pengesahan RUPTL hingga Dugaan Pertemuan dengan Eni dan Kotjo


Eni yang dimaksud adalah mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

KPK juga menggali pengetahuan Jonan, apakah ia mengetahui adanya upaya Samin Tan melobi atau mengadakan pertemuan dengan pihak tertentu untuk memengaruhi terminasi kontrak itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Terminasi kontrak itu artinya kontrak tersebut dihentikan jadi tidak diperpanjang. Kontrak yang sebelumnya ada dihentikan karena alasan tertentu. Tapi setelah proses terminasi, SMT yang memiliki kepentingan agar kontrak kembali berjalan mencoba memengaruhi Kementerian ESDM dan meminta bantuan kepada Eni dan pihak lain," papar Febri.

Baca juga: Diperiksa KPK, Ignasius Jonan Mengaku Ditanya soal Tupoksi

Dalam kasus dugaan suap terkait terminasi PKP2B, Samin Tan diduga memberikan Rp 5 miliar kepada Eni.

Uang tersebut terkait kepentingan mengurus persoalan terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Perjanjian itu antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan Kementerian ESDM.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X