Kompas.com - 31/05/2019, 18:34 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan (jaket biru) seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat (31/5/2019) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan (jaket biru) seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat (31/5/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri bagaimana pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Samin Tan memengaruhi keputusan terminasi (penghentian kontrak) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Perjanjian itu antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). PT AKT merupakan anak perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal.

KPK pun menelusurinya dengan memeriksa Menteri ESDM Ignasius Jonan. Ia diperiksa untuk tersangka Samin Tan.

"Saksi Ignasius Jonan kami konfirmasi terkait terminasi kontrak perusahaan SMT tersebut. Jadi terminasi ini kan dilakukan di Kementerian ESDM. Nah sejauh mana pengetahuan saksi (Jonan) tentang upaya yang dilakukan tersangka SMT baik meminta bantuan terhadap Eni atau pihak lain," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Baca juga: Periksa Menteri Jonan, KPK Telusuri Pengesahan RUPTL hingga Dugaan Pertemuan dengan Eni dan Kotjo


Eni yang dimaksud adalah mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

KPK juga menggali pengetahuan Jonan, apakah ia mengetahui adanya upaya Samin Tan melobi atau mengadakan pertemuan dengan pihak tertentu untuk memengaruhi terminasi kontrak itu.

"Terminasi kontrak itu artinya kontrak tersebut dihentikan jadi tidak diperpanjang. Kontrak yang sebelumnya ada dihentikan karena alasan tertentu. Tapi setelah proses terminasi, SMT yang memiliki kepentingan agar kontrak kembali berjalan mencoba memengaruhi Kementerian ESDM dan meminta bantuan kepada Eni dan pihak lain," papar Febri.

Baca juga: Diperiksa KPK, Ignasius Jonan Mengaku Ditanya soal Tupoksi

Dalam kasus dugaan suap terkait terminasi PKP2B, Samin Tan diduga memberikan Rp 5 miliar kepada Eni.

Uang tersebut terkait kepentingan mengurus persoalan terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Perjanjian itu antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan Kementerian ESDM.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selasa 11 Mei 2021, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1442 H

Selasa 11 Mei 2021, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1442 H

Nasional
Ruang Konferensi Pers KPK yang Kini Ada Foto Presiden dan Wapres...

Ruang Konferensi Pers KPK yang Kini Ada Foto Presiden dan Wapres...

Nasional
Sekjen Kemensos Mengaku Diberi Sepeda Brompton, Bantah Terima Fee Bansos Covid-19

Sekjen Kemensos Mengaku Diberi Sepeda Brompton, Bantah Terima Fee Bansos Covid-19

Nasional
Operasi Ketupat 2021, Polri Turunkan 155.000 Personel Gabungan

Operasi Ketupat 2021, Polri Turunkan 155.000 Personel Gabungan

Nasional
Kemenkes: 49 Warga Negara India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Kemenkes: 49 Warga Negara India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Saat Menteri Tjahjo Heran Nasib 75 Pegawai KPK Diserahkan ke Kemenpan RB dan BKN

Saat Menteri Tjahjo Heran Nasib 75 Pegawai KPK Diserahkan ke Kemenpan RB dan BKN

Nasional
Kunjungan Kerja ke Jatim, Jokowi Tinjau Industri Perikanan hingga Pengelolaan Sampah

Kunjungan Kerja ke Jatim, Jokowi Tinjau Industri Perikanan hingga Pengelolaan Sampah

Nasional
Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X