Jika Tak Ada Gugatan di MK, KPUD Bisa Tetapkan Calon Terpilih DPRD Provinsi/Kabupaten Pasca 1 Juli

Kompas.com - 31/05/2019, 17:12 WIB
Ketua KPU Arief Budiman dan tim kuasa hukum di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua KPU Arief Budiman dan tim kuasa hukum di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan daerah yang tak memiliki sengketa pemilu bisa langsung menetapkan calon terpilih dan perolehan kursi setiap parpol pasca 1 Juli.

Di tanggal itu, Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan permohonan gugatan pileg yang teregistrasi di lembaga yang menangani sengketa pemilu itu. Setelah pengumuman MK itu, KPU daerah bisa menetapkan calon terpilih untuk tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta perolehan kursi parpol di daerah.

"Tapi itu kan tunggu diregister, diregister itu tanggal 1 Juli. Setelah itu kan bisa dipastikan mana yang disengketakan mana yang tidak. Nah dalam hal menetapkan calon terpilih tidak terpengaruh dengan adanya sengketa maka dia (KPUD) bisa menetapkan (calon terpilih), tapi kalau terpengaruh tidak bisa," kata Arief saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Baca juga: MK Tetap Terima Permohonan Sengketa Pemilu meski Melebihi Tenggat

Arief memberikan contoh, seorang caleg di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota atau DPD dapat ditetapkan sebagai calon terpilih di daerah pemilihannya, jika tidak terdapat sengketa Pemilu di daerah tersebut usai gugatan ke MK diumumkan pada 1 Juli.

"Kemudian DPD misalnya di sebuah provinsi ada yang sengketakan (hasil pemilu), maka provinsi yang lain tidak ada hubungannya.Nah itu bisa (ditetapkan)," ujar dia.

Sementara itu, caleg DPR RI tidak bisa ditetapkan sebagai calon terpilih di daerah pemilihannya meski di dapilnya tidak terdapat sengketa Pemilu tetapi di daerah lain terdapat sengketa Pemilu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, satu sengketa Pemilu akan mempengaruhi ambang batas suara secara nasional.

Baca juga: Seperti Ini Alur Penanganan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi

"Nah DPR RI itu kan ada 80 dapil. Jika ada satu saja dapil dipersoalkan maka tidak bisa ditetapkan. Kenapa? Sebab itu kan mempengaruhi secara nasional, karena kan tresholdnya itu harus berdasarkan suara sah secara nasional," pungkasnya.

Adapun isi surat edaran KPU RI untuk KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota pada 24 Mei 2019:

Berkenaan dengan tahapan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Nasional
Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Nasional
Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Nasional
Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Nasional
Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Nasional
Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Nasional
Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Nasional
Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Nasional
Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Nasional
Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Nasional
Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Nasional
Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Nasional
PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

Nasional
Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.