KPK: 212 Instansi Terbitkan Edaran Menolak Gratifikasi Lebaran

Kompas.com - 31/05/2019, 10:48 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 212 instansi telah menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, jumlah tersebut merupakan data per Rabu (29/5/2019).

"12 pemerintah provinsi, 34 pemerintah kota, 134 pemerintah kabupaten, 14 kementerian/lembaga dan 18 BUMN telah menerbitkan edaran untuk menolak gratifikasi terkait hari raya (Idul Fitri)," kata Febri dalam keterangan pers, Jumat (31/5/2019).

Pemerintah provinsi yang menerbitkan edaran diantaranya DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Barat, Jambi hingga Riau.

Pemerintah kota yang telah menerbitkan edaran diantaranya Padang, Mojokerto, Depok, Jayapura, Blitar, Pasuruan, Surabaya, hingga Tasikmalaya.

Pemerintah kabupaten yang turut menerbitkan edaran diantaranya Anambas, Banyuwangi, Demak, Fakfak, Gresik, Garut, Kediri, Maluku Tengah, hingga Merauke.

Sementara 18 BUMN yang telah menerbitkan edaran diantaranya Garuda Indonesia, Bank Tabungan Negara, Semen Padang, Pos Indonesia, Kereta Api Indonesia, Pupuk Indonesia hingga Transjakarta.

Adapun kementerian, lembaga yang turut menerbitkan edaran adalah Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri hingga Bappenas.

"KPK mengapresiasi yang telah menerbitkan surat edaran serta mengingatkan kepada seluruh pihak agar tidak memanfaatkan jabatan, kewenangan maupun fasilitas yang melekat dengan jabatannya untuk kepentingan pribadi yang tidak terkait dengan pelaksaan tugas dan tanggung jawabnya," katanya.

Hingga saat ini, kata dia, KPK menerima total 44 laporan gratifikasi Hari Lebaran.

"Total nilai gratifikasi yang dilaporkan sebesar Rp 39.183.000 dan 1.000 dollar Singapura," kata Febri.

Pelaporan terbanyak berasal dari kementerian, lembaga berjumlah 36 laporan, pemerintah daerah 5 laporan, dan BUMN 3 laporan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X