Kompas.com - 30/05/2019, 21:24 WIB
Warga menunjukkan jarinya yang telah dicelupkan tinta usai memberikan hak suaranya dengan latar poster Calon Presiden - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (17/4/2019). ANTARA FOTO/Zabur Karuru/wsj. ZABUR KARURUWarga menunjukkan jarinya yang telah dicelupkan tinta usai memberikan hak suaranya dengan latar poster Calon Presiden - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (17/4/2019). ANTARA FOTO/Zabur Karuru/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno memastikan pendukungnya bersama calon presiden Prabowo Subianto tak terkait kasus makar yang menjerat sejumlah pihak.

Adapun, beberapa nama yang terjerat kasus makar adalah mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (purn) Kivlan Zen dan Eggi Sudjana.

"Saya dan Pak Prabowo memastikan bahwa apa yang dilakukan kami dan pendukung-pendukung kami itu semua dalam koridor hukum," ujar Sandiaga saat ditemui di acara buka puasa bersama OKE OCE Indonesia di Mal Pelayanan Publik, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/5/2019).

Baca juga: Wakapolri: Gerakan People Power Dapat Dikategorikan sebagai Makar

Ia mempersilakan polisi menginvestigasi kasus makar dan juga kasus terkait yakni kepemilikan senjata ilegal yang diduga bakal digunakan untuk meciptakan martir saat kerusuhan 21-22 Mei, serta diduga untuk mebunuh empat pejabat negara.

Meski demikian, Sandiaga mengingatkan agar polisi bertindak sesuai koridor hukum dalam memproses kasus-kasus tersebut.

Ia pun meminta polisi bertindak adil dengan tak hanya memproses hukum kasus-kasus yang melibatkan pihak oposisi.

Baca juga: Gus Irawan Mangkir Sebagai Saksi Kasus Dugaan Makar

Ia kembali menjamin dirinya dan Prabowo taat terhadap konstitusi dan selalu melakukan tindakan politik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta konstitusi.

"Saya dan Pak Prabowo tidak pernah (berbuat di luar hukum). Kami sangat percaya sistem demokrasi ini. Kenapa kami berbulan-bulan keliling mencoba meyakinkan masyarakat? Karena sistem demokrasi ini adaah sistem yang terbaik untuk memilih kepemimpinan nasional," katanya. 

"Jadi bagi kami kegiatan-kegiatan yang di luar hukum itu tidak ada dalam fatsun kami. Kami selalu memberikan arahan yang sangat jelas kepada pendukung-pendukung kami bahwa kami semua yang kamia lakukan dalam koridor konstitusi dan hukum," ujar Sandiaga. 

Baca juga: Fadli Zon: Tuduhan Makar ke Eggi dan Lieus Tak Punya Dasar yang Kokoh

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Kivlan Zen sebagai tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Nasional
BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

Nasional
Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Nasional
Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Nasional
KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

Nasional
Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Nasional
Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Nasional
Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Nasional
Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Nasional
Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Nasional
Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Nasional
Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X