Kemenag Gelar Sidang Isbat 3 Juni, Hilal Dipantau dari 105 Lokasi Ini

Kompas.com - 30/05/2019, 16:03 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim memberikan keterangan pers hasil sidang isbat di Kementerian Agama RI, Jakarta, Kamis (14/06/2018). Pemerintah menetapkan hari raya Idul Fitri 1439 H jatuh pada hari Jumat 15 Juni 2018. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIMenteri Agama Lukman Hakim memberikan keterangan pers hasil sidang isbat di Kementerian Agama RI, Jakarta, Kamis (14/06/2018). Pemerintah menetapkan hari raya Idul Fitri 1439 H jatuh pada hari Jumat 15 Juni 2018.
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Agama ( Kemenag) akan melakukan sidang isbat penetapan awal bulan Syawal pada 3 Juni 2019.

Sidang isbat salah satunya dilaksanakan di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag, Jalan MH Thamrin Nomor 6 Jakarta.

"Sidang isbat penetapan 1 Syawal adalah mekanisme menyatukan umat melalui musyawarah, di samping bagian dari rangkaian ibadah setelah menyelesaikan puasa Ramadhan," kata Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Publik Kemenag Mastuki saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/5/2019).

Menurut Mastuki, sidang isbat dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap suatu umat berdasarkan hukum yang ada.

"Sidang isbat ini perlu dimaknai bukan sekadar seremonialnya, tapi substansinya (yaitu) melayani umat beragama yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum agama Islam," ujar dia.

Mastuki mengatakan, melalui sidang isbat tersebut, umat Muslim akan mendapatkan keyakinan dan kepastian untuk melaksanakan ibadah, khusunya Hari Raya Idul Fitri.

"Isbat juga wahana menyatukan umat, apalagi di tengah polarisasi umat yang semakin dirasakan pasca-pilpres," kata Mastuki.

Baca juga: Jelang Idul Fitri, KPK Ingatkan PNS dan Penyelenggara Negara Tolak Gratifikasi

105 Titik Lokasi 

Rencananya, sidang isbat akan dipimpin oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Sidang nantinya dihadiri duta besar negara tetangga, Mahkamah Agung, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, pakar falak dari ormas Islam, pejabat eselon I dan II Kemenag, Tim Hisab dan Rukyat Kemenag, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Rangkaian sidang isbat diawali dengan pemaparan pakar astronomi terkait posisi hilal berdasarkan data hisab.

Setelah Maghrib, sidang digelar secara tertutup. Saat itu, Direktur Urais dan Binsyar akan melaporkan hasil pemantauan hilal yang dilakukan pada 105 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Berikut daftar lokasi pemantauan hilal (rukyatul hilal) awal Syawal 1440 Hijriyah:

1. Aceh
Pemantauan hilal berlokasi di Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang, Lhokseumawe Bukit Poly Komplek Perta Aron, Aceh Jaya Gunung Cring Cran, Pantai Suak Geudeubang Kabupaten Aceh Barat, Tugu "KM. 0" Indonesia Kota Sabang, Pantai Desa Nancala, Teupah Barat, Pantai Ujong Manggeng Kec. Manggeng, ABDYA, serta Aceh Selatan Pantai Lhok Keutapang, Simeulue.

2. Sumatera Utara
Pemantauan hilal berlokasi di Lantai IX Kantor Gubernur Sumut dan Observatorium OIF UMSU.

3. Sumatera Barat
Pemantauan hilal berlokasi di Gedung Kebudayaan lantai 4 Dinas Kebudayaan.

4. Riau
Pemantauan hilal berlokasi di Pantai Prapat Tunggal Kecamatan Bengkalis.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X