Kompas.com - 30/05/2019, 07:01 WIB
Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen menyambangi Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019). KOMPAS.com/Devina HalimMantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen menyambangi Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung RI menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus yang menjerat mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen.

Kivlan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks dan makar.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mukri, mengatakan, pihaknya telah menunjuk lima Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kelima JPU tersebut bertugas mengikuti perkembangan penyidikan.

Baca juga: Menurut Kuasa Hukum, Kivlan Zen Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Kepemilikan Senjata Api

Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Mukri di  Kejaksaan Negeri Depok, Jumat (1/2/2019).KOMPAS.com/CYNTHIA LOVA Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Mukri di Kejaksaan Negeri Depok, Jumat (1/2/2019).
"Dengan diterimanya SPDP tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI telah menerbitkan surat perintah penunjukan Tim Jaksa Penuntut Umum yang beranggotakan 5 (lima) orang Jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan," kata Mukri melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (29/5/2019).

Untuk saat ini, Kejagung masih menunggu berkas yang akan dikirim oleh penyidik Bareskrim Polri.

Terkait kasus ini, Kivlan dilaporkan oleh seorang wiraswasta bernama Jalaludin dengan dugaan penyebaran berita bohong dan makar.

Laporan tersebut telah diterima dengan nomor LP/B/0442/V/2019/ BARESKRIM tertanggal 7 Mei 2019.

Pasal yang disangkakan adalah Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 107 KUHP jo Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 163 Bis jo Pasal 107 KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Nasional
Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Nasional
Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Nasional
Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X