Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/05/2019, 20:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nicholay Aprilindo, menuturkan bahwa pihaknya memiliki bukti valid terkait permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia mengatakan persiapan bukti-bukti hampir mendekati final untuk kemudian diungkap saat persidangan.

"Sekarang ini persiapan di MK sudah mendekati final dan segala alat bukti yang ada pada kami adalah valid," ujar Nicholay dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019).

Baca juga: Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

"Jadi kami tidak ingin memberikan alat bukti abal-abal. Kami ingin mempertahankan dengan alat bukti yang valid," ucapnya.

Nicholay juga membantah pihaknya hanya mengajukan 51 alat bukti terkait tuduhan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Ia menjelaskan 51 alat bukti yang dibawa saat mendaftarkan permohonan sengketa ke MK merupakan bukti awal.

"Ini perlu teman-teman media meluruskan supaya masyarakat mengetahui. Supaya tidak timbul berita-berita hoaks dan kami di-bully karena tim Prabowo-Sandi minim alat bukti. Kami mempunyai alat bukti yang sangat signifikan dan valid," kata Nicholay.

Baca juga: Ajukan Gugatan Sengketa Pilpres, Tim Hukum BPN Serahkan 51 Daftar Bukti ke MK

Sebelumnya tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga secara resmi telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres 2019 ke MK, Jumat (24/5/2019) pukul 22.44 WIB atau kurang dari 1,5 jam menjelang penutupan pendaftaran permohonan.

Dalam gugatannya, pihak Prabowo-Sandiaga menyebut ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu 2019.

Sementara, berdasar hasil pemilu yang ditetapkan KPU, Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 85.607.362 suara, perolehan suara Prabowo-Sandi 68.650.239. Selisih suara keduanya yaitu 16.957.123.

Kompas TV Tim hukum BPN Prabowo-Sandiaga mengingatkan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga proses pemilu yang jujur dan adil. BPN pun siap membuka bukti dan meminta publik menunggu hingga sidang perdana 14 Juni nanti. Sebelumnya Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi menyiapkan 51 bukti gugatan pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Bukti-bukti ini meliputi bukti tertulis, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti petunjuk dan lain-lain. Anggota Tim Hukum BPN, Denny Indrayana menyatakan tujuan permohonan ke MK untuk membuka keyakinan mereka soal adanya ketidak adilan di Pilpres 2019. #GugatanPilpres #BPNPrabowoSandi #MahkamahKonstitusi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.