Politik Identitas Dianggap Sebagai "Winning Template" di Pilpres 2019

Kompas.com - 29/05/2019, 20:00 WIB
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi dalam sebuah diskusi bertajuk Populisme Agama dalam Demokrasi Elektoral 2019 di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comDirektur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi dalam sebuah diskusi bertajuk Populisme Agama dalam Demokrasi Elektoral 2019 di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Data dan fakta dinilai tidak banyak meningkatkan suara elektoral. Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi, politik identitas dengan strategi post truth lah yang ternyata lebih efektif dalam Pilpres 2019.

"Politik identitas menjadi winning template yang biasanya dikawin-kawinkan dengan strategi post truth. Dianggap lebih bertuah secara elektoral jika dibandingkan dengan data dan fakta," katanya dalam diskusi bertajuk "Populisme Agama dalam Demokrasi Elektoral 2019" di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019).

Baca juga: Isu Ekonomi Capres-Cawapres Dinilai Tenggelam oleh Politik Identitas

Maraknya isu-isu identitas yang membelah masyarakat, tuturnya, tidak bisa dilepaskan dari gejala global pasca kemenangan Victor Orban di Hungaria (2010), Brexit di Inggris (2016), Donald Trump di Amerika Serikat (2016), Milos Zeman di Ceko (2018), dan Jair Balsonaro di Brasil (2018).

Politik identitas, lanjutnya, telah terbukti melahirkan polarisasi yang tajam. Burhanudin menyebutkan, exit poll Indikator Politik terhadap 2.975 responden yang baru mencoblos pada 17 April 2019 lalu, memberikan gambaran bagaimana terbelahnya masyarakat Indonesia.

"Indikator menemukan bahwa kelompok muslim tradisionalis dan non muslim cenderung memilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sedangkan muslim modernis cenderung memilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno," imbuh Burhanudin.

Baca juga: Narasi Politik Identitas, Menguntungkan Sekaligus Merugikan

"Pemilih nonmuslim yang memilih Jokowi-Ma'ruf mencapai 97 persen, naik 15 persen jika dibandingkan 2014. Demikian juga dengan pemilih yang dekat dengan NU memilih Jokowi-Ma'ruf," sambungnya.

Dia menuturkan, pada Pilpres 2019, 56 persen warga Nahdiyin mengaku memilih Jokowi-Ma'ruf, naik 12 persen dibandingkan pemilu lima tahun lalu. Sebaliknya, Prabowo-Sandiaga menang telak di kalangan warga Muhammadiyah, Persis, dan ormas-ormas modernis lainnya.

"Makanya, karena politik identitas, pemilih sudah memutuskan pilihan jauh sebelum masa kampanye terbuka dimulai," jelasnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X