Isu Ekonomi Capres-Cawapres Dinilai "Tenggelam" oleh Politik Identitas

Kompas.com - 29/05/2019, 19:44 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berkampanye di lapangan Mandala, Kabupaten Merauke, Papua, Senin (25/3/2019). Dok. Tim media pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga UnoCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berkampanye di lapangan Mandala, Kabupaten Merauke, Papua, Senin (25/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu ekonomi pada Pemilu 2019 dinilai tenggelam oleh isu-isu politik identitas. Efek ekonomi terhadap dampak elektoral salah satu kandidat calon presiden dan wakil presiden pun tak terlihat.

"Efek ekonomi terhadap pilihan elektoral tak terlalu terlihat. Sebaliknya, efek populisme agama semakin kuat," ujar Direktur Alvara Research Center Hasanuddin Ali saat diskusi bertajuk "Populisme Agama dalam Demokrasi Elektotal" di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019).

Ali menjelaskan, tiga indikator ekonomi yang diuji menunjukkan tidak adanya korelasi antara perolehan suara Joko Widodo-Ma'ruf Amin per provinsi dan gini ratio, indeks pembangunan manusian (IPM), dan persentase penduduk miskin.

Baca juga: Kalah Telak di Sumbar, Prestasi Jokowi Tak Mampu Luluhkan Politik Identitas

Sebaliknya, lanjutnya,ada korelasi yang sangat kuat antara perolehan suara Jokowi-Amin dan persentase penduduk muslim di setiap provinsi.

"Semakin besar proporsi pemilih muslim, semakin menurun suara paslon 01. Sebaliknya, semakin banyaknya pemilih non muslim di suatu provinsi, semakin sedikit yang memilih paslon 02," ungkapnya kemudian.

Ali menuturkan, isu ekonomi yang sempat menjadi arus utama dari Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga sulit untuk mengangkat suara elektoral lantaran menguatnya polarisasi politik.

Polarisasi politik, tuturnya, sudah membuat pemilih menentuka pilihanya jauh-jauh hari.

"Pemilih sudah memutuskan pilihan jauh sebelum masa kampanye terbuka dimulai. Jadi, tidak ada hubungan yang signifikan antara isu ekonomi dengan elektoral kedua paslon," paparnya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X