Kompas.com - 29/05/2019, 19:05 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, jaksa KPK akan mempelajari vonis majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Bandung terhadap Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin.

Neneng divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan penjara.

Neneng dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta sebesar Rp 10,630 miliar dan 90.000 dollar Singapura.

"Kami hargai dan kami hormati putusan pengadilan tersebut dan nanti tentu jaksa penuntut umum akan mempelajari lebih lanjut, khusus untuk terdakwa apakah akan dilakukan upaya hukum banding atau diterima," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Baca juga: Dicabut Hak Politiknya, Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Mengaku Sudah Enggan Berpolitik

Selain itu, kata Febri, KPK juga akan mencermati dugaan peran pihak lain selain yang sudah diproses hukum. Febri menjelaskan, jaksa KPK nantinya akan menyampaikan hasil analisis dan rekomendasinya ke Pimpinan KPK.

"Nanti jaksa penuntut umum yang akan mengajukan analisisnya dan rekomendasinya pada pimpinan untik proses pengembangan perkara. Jadi sepanjang ada bukti yang kami temukan maka KPK akan menelusuri peran pihak lain dalam kasus ini," katanya.

Febri pernah menyebutkan, KPK mengidentifikasi dugaan aliran dana ke pihak lain di luar lima pejabat Kabupaten Bekasi yang diproses.

Baca juga: Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Habis Melahirkan, Tuntutan 7,5 Tahun Penjara Dirasa Berat

Identifikasi dugaan aliran dana itu terjadi ke sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan pejabat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

KPK turut mencermati upaya pihak tertentu yang ingin mengubah aturan tata ruang demi mempermudah perizinan proyek pembangunan Meikarta. Hal itu mengingat perizinan proyek Meikarta sudah bermasalah sejak awal.

"Kami melihat ada indikasi keterkaitan antara proses perizinan dan upaya atau keinginan pihak tertentu yang kami duga ini adalah kepentingan korporasi untuk perizinan proyek di Meikarta," ujarnya.

Kompas TV Hari ini (15/5) sidang kasus suap proyek Meikarta berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Jawa Barat. Bupati Nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan 4 terdakwa lainnya dari jajaran pemerintah kabupaten bekasi akan menyampaikan nota pembelaan.<br /> Dalam sidang sebelumnya pekan lalu, Bupati Nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin, dituntut 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta rupiah subsider 4 bulan penjara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Nasional
Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Nasional
Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Nasional
KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

Nasional
Realisasi Anggaran Kemensos Capai Rp 105,30 Triliun di 2021

Realisasi Anggaran Kemensos Capai Rp 105,30 Triliun di 2021

Nasional
Teka-teki Pelat Mobil Mirip Punya Polisi yang Diduga Milik Arteria Dahlan dan Anggota DPR Lainnya...

Teka-teki Pelat Mobil Mirip Punya Polisi yang Diduga Milik Arteria Dahlan dan Anggota DPR Lainnya...

Nasional
Mengenal Radar GCI, Alutsista Pencegat Pesawat Musuh Buatan Indonesia

Mengenal Radar GCI, Alutsista Pencegat Pesawat Musuh Buatan Indonesia

Nasional
Jokowi: Sudah 301 Juta Vaksin Disuntikkan, Vaksinasi Dosis Pertama Capai 85 Persen

Jokowi: Sudah 301 Juta Vaksin Disuntikkan, Vaksinasi Dosis Pertama Capai 85 Persen

Nasional
Komnas KIPI Tunggu Hasil Investigasi soal Murid PAUD Meninggal Usai Divaksin

Komnas KIPI Tunggu Hasil Investigasi soal Murid PAUD Meninggal Usai Divaksin

Nasional
Pimpinan MKD Imbau Arteria Gunakan Pelat Khusus Anggota DPR, Bukan Pelat Polisi

Pimpinan MKD Imbau Arteria Gunakan Pelat Khusus Anggota DPR, Bukan Pelat Polisi

Nasional
Bupati Langkat Jadi Tersangka Korupsi, Golkar Serahkan Proses Hukum ke KPK

Bupati Langkat Jadi Tersangka Korupsi, Golkar Serahkan Proses Hukum ke KPK

Nasional
Buron 16 Tahun, Terpidana Korupsi Bank Mandiri Ditangkap Kejagung

Buron 16 Tahun, Terpidana Korupsi Bank Mandiri Ditangkap Kejagung

Nasional
KPK Segel Ruang Hakim PN Surabaya yang Terkena OTT

KPK Segel Ruang Hakim PN Surabaya yang Terkena OTT

Nasional
Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.