JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, meski pilihan politik aparatur sipil negara (ASN) disebut lebih banyak ke paslon 02 Prabowo-Sandiaga, bukan berarti tidak terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu 2019
"Ini kan tentu bukan dari ASN-nya secara massa tetapi dari pimpinan-pimpinannya, imbauannya, fasilitasnya, dan lain-lain," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2019).
Baca juga: Moeldoko: Karyawan BUMN yang Memilih 02 Itu 78 Persen!
Menurut Fadli, hal itu sudah salah dan harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Meskipun pada akhirnya dugaan mobilisasi pimpinan ASN tersebut tidak menunjukan hasil yang signifikan terhadap perolehan suara.
"Ini bukan persoalan Prabowo-Sandi. Ini persoalan rakyat yang hak-hak mereka itu merasa dicederai," ujar Fadli.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko heran dengan materi permohonan sengketa Pemilu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Baca juga: Siap-siap Dipecat, PNS yang Ikut Aksi 22 Mei di Jakarta
Pada poin nomor 39, kubu BPN berpandangan bahwa Joko Widodo sebagai capres petahana melakukan pelanggaran Pemilu dan kecurangan masif, yakni salah satunya dengan ketidaknetralan aparatur negara, Polri dan intelijen serta penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.
Moeldoko berpendapat bahwa hasil Pemilu 2019 lalu tidak menunjukkan demikian.
"Dibilang mengerakkan BUMN. Tahu enggak (karyawan) BUMN yang memilih 02 itu berapa? 78 Persen. Dibilang menggerakkan ASN. Tahu enggak 72 persen ASN itu milih 02," ujar Moeldoko saat dijumpai di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (28/5/2019).
Baca juga: Senin, Bawaslu Bacakan Putusan Pendahuluan Atas Laporan BPN terkait Pelibatan PNS
"Dibilang menggerakkan Polri? Buktinya di Aceh, NTB, Sumatera Barat kalah telak. Mana yang digerakkan? Di mana menggerakkannya? Karena kalau menggerakkan, kami menang 100 persen," lanjut dia.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
