Ruhut Nilai Gugatan Prabowo di MK Mudah Dipatahkan

Kompas.com - 29/05/2019, 15:10 WIB
Anggota Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Maruf Amin (TKN) Ruhut Sitompul saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Maruf Amin (TKN) Ruhut Sitompul saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ruhut Sitompul menilai tidak perlu pengacara hebat untuk melawan gugatan yang diajukan pihak Prabowo-Sandiaga di Mahkamah Konstitusi.

Menurut dia, lulusan sekolah hukum yang baru tamat dan baru mendapatkan lisensi bisa menang dengan mudah.

"Kalau saya (petinggi) TKN, saya kasih pengacaranya ke anak-anak yang baru tamat yang baru dapat license. Bisa menang kok, begitu mudah dipatahkan," ujar Ruhut ketika dihubungi, Rabu (29/5/2019).

Baca juga: PSI: Pernyataan Bambang Widjojanto Mendelegitimasi MK

Ruhut mengatakan, dia sudah menjadi pengacara DPR selama 10 tahun. MK sudah menjadi mitra kerjanya selama di DPR sehingga dia tahu betul proses peradilan di sana.

Dengan membaca isi gugatan Prabowo-Sandiaga, Ruhut tahu hal itu akan mudah dipatahkan. Misalnya, terkait tuduhan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam gugatan itu.

Ruhut mengatakan MK akan sulit membahas itu karena Badan Pengawas Pemilu sebelumnya sudah menolak.

"Jadi otomatis sudah tidak bisa dibicarakan lagi di MK," kata dia.

Baca juga: KPU Siap Jalankan Apa Pun Putusan MK

Ruhut pun berharap MK bisa bertindak berani. Jika gugatannya dianggap tidak memenuhi ketentuan, harus berani ditolak. Dia yakin keputusan MK tidak bisa dipengaruhi oleh tekanan berbagai pihak.

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno secara resmi telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (24/5/2019) pukul 22.44 WIB.

Mereka mendaftarkan gugatannya sekitar 01.21 jam sebelum pendaftaran ditutup. Dalam gugatannya, pihak Prabowo-Sandiaga menyebut ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu 2019.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Digugat Tommy Soeharto, Yasonna Sebut Keputusannya Sudah Sesuai Prosedur

Digugat Tommy Soeharto, Yasonna Sebut Keputusannya Sudah Sesuai Prosedur

Nasional
Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Selesai Dibahas

Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Selesai Dibahas

Nasional
KPU Klaim Metode Kotak Suara Keliling Bisa Jamin Rahasia Suara Pemilih

KPU Klaim Metode Kotak Suara Keliling Bisa Jamin Rahasia Suara Pemilih

Nasional
Serikat Buruh Ancam Mogok Nasional, Baleg Ingatkan Tak Ganggu Ketertiban Umum

Serikat Buruh Ancam Mogok Nasional, Baleg Ingatkan Tak Ganggu Ketertiban Umum

Nasional
Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Brigjen Prasetijo Kenakan Seragam Polri saat Keluar Rutan

Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Brigjen Prasetijo Kenakan Seragam Polri saat Keluar Rutan

Nasional
Pemerintah Siapkan Tower 8 Wisma Atlet Pademangan untuk Isolasi Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan Tower 8 Wisma Atlet Pademangan untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Tak Rasakan Gejala, Tukang Becak Ini Positif Covid-19 dan Antar Penumpang ke Pasar

Tak Rasakan Gejala, Tukang Becak Ini Positif Covid-19 dan Antar Penumpang ke Pasar

Nasional
Ditambah Aceh dan Bali, Kini Ada 10 Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ditambah Aceh dan Bali, Kini Ada 10 Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Bandingan Kasus Covid-19 dengan Negara Berpenduduk Terbanyak di Dunia, Menko PMK: Kita Tidak Terlalu Parah

Bandingan Kasus Covid-19 dengan Negara Berpenduduk Terbanyak di Dunia, Menko PMK: Kita Tidak Terlalu Parah

Nasional
Digugat Tommy Soeharto soal Kepengurusan Partai Berkarya, Yasonna: Tak Masalah

Digugat Tommy Soeharto soal Kepengurusan Partai Berkarya, Yasonna: Tak Masalah

Nasional
Pemerintah Sebut Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Sinovac Berjalan Lancar

Pemerintah Sebut Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Sinovac Berjalan Lancar

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di Riau, Banten, Bali, dan Jakarta Lampaui Standar WHO

Keterisian RS Covid-19 di Riau, Banten, Bali, dan Jakarta Lampaui Standar WHO

Nasional
Menko PMK Sebut Penanganan Covid-19 di Indonesia Sudah Berada di Jalur yang Benar

Menko PMK Sebut Penanganan Covid-19 di Indonesia Sudah Berada di Jalur yang Benar

Nasional
Presiden Minta Kapolri Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan pada Pilkada

Presiden Minta Kapolri Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan pada Pilkada

Nasional
Dua Pimpinan KPU Masih Positif Covid-19, Tahapan Pilkada Tetap Berjalan

Dua Pimpinan KPU Masih Positif Covid-19, Tahapan Pilkada Tetap Berjalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X