Dirjen Imigrasi Ingatkan Jajarannya untuk Tak Menyalahgunakan Wewenang

Kompas.com - 29/05/2019, 11:09 WIB
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Sompie KOMPAS.com/AMBARANIE NADIADirektur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Sompie

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny F Sompie mengingatkan jajarannya untuk bekerja sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan yang telah ditetapkan.

Ronny menyikapi penetapan tersangka dua pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Mataram oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK menjerat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Kurniadie dan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Yusriansyah Fazrin.

Mereka diduga menerima suap sebesar Rp 1,2 miliar dari Direktur PT Wisata Bahagia sekaligus pengelola Wyndham Sundancer Lombok, Liliana Hidayat.

Baca juga: Cerita di Balik OTT Kepala Imigrasi Mataram, Rumah Dinas Disegel hingga Disebut Kurang Gaul

"Memerintahkan setiap petugas Imigrasi agar bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, serta wewenang yang telah ditetapkan. Tidak ada toleransi terhadap setiap pelanggaran maupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas Imigrasi," kata Ronny dalam siaran pers yang diterima, Rabu (29/5/2019).

Menurut Ronny, Direktorat Jenderal Imigrasi sedang berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait kasus tersebut.

"Koordinasi internal juga terus dilakukan dengan Inspektorat Jenderal Kemenkumham sebagai wujud evaluasi dan pembenahan internal atas kinerja pegawai," ujar dia.

Ia menegaskan, jajarannya di Ditjen Imigrasi menghormati proses hukum terhadap dua pejabatnya oleh KPK.

"Ditjen Imigrasi menghormati proses hukum yang berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," ujarnya.

Suap yang diberikan Liliana ke Kurniadie dan Yusriansyah itu diduga untuk menghentikan proses hukum terhadap dua warga negara asing (WNA) yang bekerja di tempat Liliana tersebut.

Baca juga: Ditjen Imigrasi Hormati Proses Hukum Dua Pejabat Imigrasi Mataram oleh KPK

Sebab saat itu, penyidik keimigrasian mengamankan WNA berinisial BGW dan MK karena diduga menyalahgunakan izin tinggal.

Mereka diduga masuk menggunakan visa sebagai turis biasa. Akan tetapi, keduanya diduga bekerja di Wyndham Sundancer Lombok.

Jumlah Rp 1,2 miliar itu merupakan hasil negosiasi antara Liliana dan Yusriansyah serta Kurniadie. Pada awalnya, Liliana sempat menawarkan Rp 300 juta. Akan tetapi ditolak karena jumlahnya sedikit.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X