Suap Rp 1,2 Miliar untuk Pejabat Imigrasi Mataram Diserahkan lewat Tong Sampah

Kompas.com - 29/05/2019, 05:49 WIB
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurniadie mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/5/2019). KPK menahan Kurniadie bersama Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Yusriansyah Fazrin serta pihak swasta Direktur PT Wisata Bahagia selaku pengelola Wyndham Sundancer Lombok Liliana Hidayat seusai operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal WNA di lingkungan Kantor Imigrasi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 dengan nilai suap sebesar Rp1,2 miliar. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/WPA. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoKepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurniadie mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/5/2019). KPK menahan Kurniadie bersama Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Yusriansyah Fazrin serta pihak swasta Direktur PT Wisata Bahagia selaku pengelola Wyndham Sundancer Lombok Liliana Hidayat seusai operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal WNA di lingkungan Kantor Imigrasi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 dengan nilai suap sebesar Rp1,2 miliar. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/WPA.

JAKARTA, KOMPAS.com - Uang suap sebesar Rp 1,2 miliar yang diduga diberikan kepada dua pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Mataram sempat diletakkan di tong sampah dan ember merah.

Kedua pejabat imigrasi yang diduga menerima suap itu adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Kurniadie dan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Yusriansyah Fazrin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga keduanya menerima suap dari Direktur PT Wisata Bahagia sekaligus pengelola Wyndham Sundancer Lombok, Liliana Hidayat.

"Metode penyerahan uang yang digunakan tidak biasa, yaitu, LIL (Liliana) memasukan uang sebesar Rp 1,2 miliar ke dalam keresek hitam dan memasukan keresek hitam pada sebuah tas," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Baca juga: KPK Tetapkan Kepala Kantor Imigrasi Mataram sebagai Tersangka

Alex menjelaskan, tas berisi uang Rp 1,2 miliar itu diletakkan ke dalam tong sampah di depan ruangan Yusriansyah.

Penyidik KPK menunjukkan barang bukti terkait OTT Kepala Kantor Imigrasi Klas I Mataram saat rilis di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/5/2019). Pada OTT tersebut KPK menangkap Kepala Kantor Imigrasi Klas I Mataram Kurniadie, Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Klas I Mataram Yusriansyah Fazrin, dan pihak swasta Direktur PT Wisata Bahagia selaku pengelola Wyndham Sundancer Lombok Liliana Hidayat terkait dugaan suap penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal di lingkungan Kantor Imigrasi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 dengan nilai suap sebesar Rp1,2 miliar. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso Penyidik KPK menunjukkan barang bukti terkait OTT Kepala Kantor Imigrasi Klas I Mataram saat rilis di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/5/2019). Pada OTT tersebut KPK menangkap Kepala Kantor Imigrasi Klas I Mataram Kurniadie, Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Klas I Mataram Yusriansyah Fazrin, dan pihak swasta Direktur PT Wisata Bahagia selaku pengelola Wyndham Sundancer Lombok Liliana Hidayat terkait dugaan suap penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal di lingkungan Kantor Imigrasi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 dengan nilai suap sebesar Rp1,2 miliar. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.
Yuriansyah memerintahkan penyidik pegawai negeri sipil Kantor Imigrasi Mataram, Bagus Wicaksono untuk mengambil uang tersebut. Sekitar Rp 800 juta diberikan ke Kurniadie.

"Penyerahan uang pada KUR adalah dengan cara meletakkan di ember merah. KUR kemudian meminta pihak lain untuk menyetorkan Rp 340 juta ke rekeningnya di sebuah bank," ujar Alex.

Sedangkan sisanya sekitar Rp 500 juta, akan diserahkan pada pihak lain.

"Teridentifikasi salah satu komunikasi dalam perkara ini, setelah penerimaan uang oleh pejabat Imigrasi terjadi, yaitu 'makasl, buat pulkam' (pulang kampung)," kata Alex.

Uang Rp 1,2 miliar ini diduga merupakan kesepakatan bersama antara Liliana dan dua pejabat Imigrasi tersebut.

Hal itu guna menghentikan proses hukum terhadap dua Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di tempat Liliana.

Sebab saat itu, PPNS mengamankan dua WNA dengan inisial BGW dan MK yang diduga menyalahgunakan izin tinggal. Mereka diduga masuk menggunakan visa sebagai turis biasa. Akan tetapi keduanya diduga bekerja di Wyndham Sundancer Lombok.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X