Waketum PAN: Dalang Kerusuhan 22 Mei Bisa Saja Bagian dari Elite Politik

Kompas.com - 28/05/2019, 19:58 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN) Bara Hasibuan meyakini adanya auktor intelektual yang mendesain kerusuhan pasca-demonstrasi hasil Pilpres 2019 di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, pada Rabu (22/5/2019) lalu.

Menurut Bara, dalang kerusuhan tersebut memanfaatkan aksi unjuk rasa yang awalnya berjalan damai untuk untuk menyebar teror demi kepentingan politik.

"Kita lihat dari bukti-bukti yang dikemukakan beberapa hari belakangan ini jelas sekali ada mastermaind, ada aktor-aktor intelektual yang mendesain ini semua, memanfaatkan demonstrasi damai minggu lalu itu untuk menyebar teror demi kepentingan politik," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Baca juga: Polri Diminta Telusuri Dugaan Keterlibatan Elite Politik di Balik Kericuhan Aksi Demo 22 Mei

Bara menilai para auktor intelektual tersebut bisa saja merupakan bagian dari elite politik.

Pasalnya, polisi menduga kericuhan yang terjadi dipicu oleh massa bayaran. Sejumlah amplop berisi uang pun ditemukan dari massa yang diamankan.

Kemudian diketahui adanya rencana pembunuhan terhadap empat pejabat negara dan seorang pemimpin lembaga survei.

Oleh sebab itu, Bara mendukung upaya tegas kepolisian dalam menindak orang-orang yang diduga menjadi dalang kerusuhan.

Baca juga: PP Muhammadiyah: Jangan Ada Lagi Pernyataan Elite yang Menimbulkan Kebencian

Ia memandang kasus tersebut akan menjadi preseden buruk dan berpotensi kembali terjadi pada pemilu berikutnya jika tidak dituntaskan.

"Jadi saya minta kepada pihak kepolisian untuk tidak ragu-ragu mengambil tindakan hukum terhadap beberapa orang tersebut yang bisa saja merupakan bagian dari elite politik," kata Bara.

"Karena yang mereka lakukan itu sangat berbahaya dan bisa menjadi preseden buruk ke depan kalau tidak dilakukan tindakan tegas sekarang. Di pemilihan presiden berikutnya kalau ada satu pihak yang tidak puas dengan hasilnya bisa melakukan hal yang sama," tutur dia.

Baca juga: Ridwan Kamil Harap Elite Politik Nasional Turun Tangan Redam Demo

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X