Moeldoko: Karyawan BUMN yang Memilih 02 Itu 78 Persen!

Kompas.com - 28/05/2019, 19:51 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/5/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko heran dengan materi permohonan sengketa Pemilu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pada poin nomor 39, kubu BPN berpandangan bahwa Joko Widodo sebagai capres petahana melakukan pelanggaran Pemilu dan kecurangan masif, yakni salah satunya dengan ketidaknetralan aparatur negara, Polri dan intelijen serta penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.

Baca juga: Moeldoko Sebut Dirinya Juga Jadi Target Teroris, 2 Personel Kopassus Bantu Pengawalan

Moeldoko berpendapat bahwa hasil Pemilu 2019 lalu tidak menunjukkan demikian.

"Dibilang mengerakkan BUMN. Tahu enggak (karyawan) BUMN yang memilih 02 itu berapa? 78 Persen. Dibilang menggerakkan ASN. Tahu enggak 72 persen ASN itu milih 02," ujar Moeldoko saat dijumpai di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

"Dibilang menggerakkan Polri? Buktinya di Aceh, NTB, Sumatera Barat kalah telak. Mana yang digerakkan? Di mana menggerakkannya? Karena kalau menggerakkan, kami menang 100 persen," lanjut dia.

Baca juga: Moeldoko: Ada Skenario Seolah-olah TNI-Polri Bertindak Sewenang-wenang pada 22 Mei

Moeldoko mengatakan, fakta tersebut juga sudah ramai di pemberitaan. Banyak pemberitaan yang menunjukkan suara Jokowi-Ma'ruf kalah di TPS yang berada di kompleks militer, kompleks permukiman PNS dan sebagainya.

Soal poin permohonan gugatan Pemilu di MK itu sendiri, sudah dibincangkannya dengan Presiden Jokowi.

"Presiden ngecek saja, perkembangan terakhir di MK seperti apa," ujar Moeldoko.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X