Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI: Pernyataan Bambang Widjojanto Mendelegitimasi MK

Kompas.com - 28/05/2019, 18:34 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menanggapi pernyataan Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto soal rezim korupsi saat mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (24/5/2019) lalu.

Antoni menilai pernyataan Bambang bagian dari upaya mendelegitimasi MK itu sendiri.

"Ini juga bagian dari semacam ini delegitimasi terhadap MK sendiri, ketika nanti mereka kalah ya tinggal mengatakan ini bagian dari rezim Pak Jokowi seperti narasi yang selama ini mereka bangun," kata Antoni saat ditemui di DPP PSI, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Sementara itu, Antoni juga menyinggung tuntutan Tim hukum BPN kepada MK yang dinilai tidak masuk akal.

Baca juga: Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

"Untuk apa namanya membatalkan Pemilu, membatalkan hasil KPU," ujarnya.

Antoni mengatakan, Mahkamah Konstitusi menerima sengketa hasil Pemilu dengan membandingkan hasil rekapitulasi suara dari KPU dengan hasil rekapitulasi yang dimiliki oleh BPN Prabowo-Sandiaga.

"Itu yang harus mereka buktikan, Saya punya C 1 menang 62% dibandingkan dengan apa yang diumumkan oleh KPU. Tapi kita lihat apa yang mereka bawa alat buktinya link berita, link Instagram jadi sekali lagi ini menurut saya bagian dari konspirasi yang ingin mereka bangun untuk mendelegitimasi pemerintah," tuturnya.

Baca juga: Ini Kata Presiden Jokowi soal Pernyataan Bambang Widjojanto

Kendati demikian, Antoni mengapresiasi langkah BPN untuk mengajukan permohonan gugatan ke MK.

"Kita berterima kasih mereka mau datang daftar ke MK. Tapi sekali lagi dari awal tampaknya tidak dengan niat baik seperti yang kita bayangkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto berharap gugatan BPN Prabowo-Sandiaga diproses MK kendati hanya membawa 51 bukti. Ia menuding pemerintah hari ini sebagai rezim yang korup dan berharap MK tidak menjadi bagian rezim tersebut.

"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata BW di gedung MK, Jakarta pada Jumat (24/5/2019) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com