PSI: Pernyataan Bambang Widjojanto Mendelegitimasi MK

Kompas.com - 28/05/2019, 18:34 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni ketika memberikan keterangan pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (1/6/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRSekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni ketika memberikan keterangan pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (1/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menanggapi pernyataan Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto soal rezim korupsi saat mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (24/5/2019) lalu.

Antoni menilai pernyataan Bambang bagian dari upaya mendelegitimasi MK itu sendiri.

"Ini juga bagian dari semacam ini delegitimasi terhadap MK sendiri, ketika nanti mereka kalah ya tinggal mengatakan ini bagian dari rezim Pak Jokowi seperti narasi yang selama ini mereka bangun," kata Antoni saat ditemui di DPP PSI, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Sementara itu, Antoni juga menyinggung tuntutan Tim hukum BPN kepada MK yang dinilai tidak masuk akal.

Baca juga: Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

"Untuk apa namanya membatalkan Pemilu, membatalkan hasil KPU," ujarnya.

Antoni mengatakan, Mahkamah Konstitusi menerima sengketa hasil Pemilu dengan membandingkan hasil rekapitulasi suara dari KPU dengan hasil rekapitulasi yang dimiliki oleh BPN Prabowo-Sandiaga.

"Itu yang harus mereka buktikan, Saya punya C 1 menang 62% dibandingkan dengan apa yang diumumkan oleh KPU. Tapi kita lihat apa yang mereka bawa alat buktinya link berita, link Instagram jadi sekali lagi ini menurut saya bagian dari konspirasi yang ingin mereka bangun untuk mendelegitimasi pemerintah," tuturnya.

Baca juga: Ini Kata Presiden Jokowi soal Pernyataan Bambang Widjojanto

Kendati demikian, Antoni mengapresiasi langkah BPN untuk mengajukan permohonan gugatan ke MK.

"Kita berterima kasih mereka mau datang daftar ke MK. Tapi sekali lagi dari awal tampaknya tidak dengan niat baik seperti yang kita bayangkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto berharap gugatan BPN Prabowo-Sandiaga diproses MK kendati hanya membawa 51 bukti. Ia menuding pemerintah hari ini sebagai rezim yang korup dan berharap MK tidak menjadi bagian rezim tersebut.

"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata BW di gedung MK, Jakarta pada Jumat (24/5/2019) malam.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X