Fraksi PKS Minta Komnas HAM Laporkan Temuan Terkait Kerusuhan 22 Mei ke DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf meminta Komnas HAM memberikan laporan lengkap ke DPR terkait kerusuhan yang terjadi pasca-demonstrasi hasil pilpres pada 22 Mei lalu di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat.

Hal itu ia sampaikan saat mengajukan interupsi dalam Rapat Paripurna ke-18 DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

"Kami meminta Komnas HAM memberikan memberikan laporan lengkap terkait evaluasi terhadap peristiwa tersebut," ujar Muzzammil.

Baca juga: Wiranto: Dari Kasus yang Sudah Diungkap, Nanti Ketahuan Siapa Dalang Rusuh 22 Mei

Menurut Muzzammil, hingga saat ini pihaknya belum mendengar hasil temuan Komnas HAM terkait kerusuhan tersebut.

"Sampai saat ini tidak terlalu terdengar apa yang yang telah ditemukan Komnas HAM," ucapnya.

Selain itu, lanjut Muzzammil, Ombudsman RI juga patut memberikan laporan lengkap kepada DPR terkait adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat keamanan saat menangani aksi unjuk rasa.

Kedua lembaga tersebut ia anggap perlu melaporkan hasil temuannya sebagai bahan evaluasi di DPR.

"Dua lembaga negara ini patut kita minta memberikan laporan yang lengkap kepada DPR sehingga tegaknya negara hukum," kata Ketua DPP PKS itu.

Sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengusulkan agar DPR membahas pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen

Menurut Sodik, DPR harus mendesak pemerintah segera membentuk TGPF untuk menginvestigasi peristiwa kerusuhan yang telah menimbulkan korban jiwa.

Wakil Ketua Komisi VIII itu menilai peristiwa kerusuhan pada 22 dapat dikategorikan sebagai bencana nasional.

Dengan demikian, DPR harus mengambil sikap dan mendesak pembentukan TGPF untuk mengungkap peristiwa kerusuhan itu.

Baca juga: Saat Rapat Paripurna, Gerindra Minta DPR Desak Pembentukan TGPF Kerusuhan 22 Mei

"Kami mengusulkan ada agenda pembahasan ini untuk mendesak pemerintah membentuk tim independen gabungan pencari fakta," ujar Sodik.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa yang terjadi pada 21 hingga 22 Mei 2019 di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berakhir rusuh.

Berdasarkan keterangan Divisi Humas Polri, korban meninggal dunia akibat kerusuhan saat aksi protes terhadap hasil Pilpres 2019 berjumlah tujuh orang. Seorang korban meninggal dunia teridentifikasi terkena peluru tajam.