Tim Jokowi: Apakah Paslon 02 Tak Pelajari UU dan Peraturan MK Saat Ajukan Gugatan?

Kompas.com - 28/05/2019, 13:21 WIB
Wakil Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf, Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jamarta, Selasa (28/5/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf, Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jamarta, Selasa (28/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani mempertanyakan apakah tim hukum Prabowo-Sandiaga membaca aturan-aturan sebelum mengajukan permohonan perselisihan hasil pilpres kepada Mahkamah Konstitusi.

Hal ini disampaikannya karena menganggap isi tuntutannya tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki MK.

"Maka menjadi pertanyaan tentu adalah apakah ketika diajukan atau menyusun permohonan itu, apa Pasal 475 UU Pemilu dan Pasal 8 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 itu dipelajari dulu atau tidak?" ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Baca juga: Bersiap Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga di MK...

Dalam permohonannya, tim hukum Prabowo-Sandiaga meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon Jokowi-Ma'ruf.

Mereka juga meminta MK untuk menetapkan pasangan Prabowo-Sandiaga sebagai presiden dan wakil presiden.

Menurut Arsul, MK tidak punya kewenangan untuk itu. Kewenangan MK sebatas menangani sengketa perselisihan suara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto sebelumnya juga meminta MK tidak menjadi Mahkamah Kalkulator. Padahal, kata Arsul, wewenang MK memang terkair perselisihan suara.

Baca juga: Pengamat: Jika Bukti Cuma Link Berita, Prabowo-Sandi Bisa Jadi Bulan-bulanan di MK

"Kalau kita bicara hasil perselisihan pemilihan umum, itu mau enggak mau itu bicaranya angka. Kalau kita mengatakan angka yang ditetapkan oleh KPU itu tidak benar, maka harus kita buktikan yang benar berapa," ujar Arsul.

"Kalau nanti alat buktinya diterima, maka hasil itu dikoreksi. Jadi hanya sebatas itu saja kewenangannya MK," tambah dia.

Adapun dalam berkas permohonan perselisihan hasil pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga, ada 7 poin yang menjadi petitum atau tuntutan mereka. Tujuh poin tersebut adalah:

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

Nasional
Singgung Kemenangan PDI-P Hadapi Gugatan Mantan Kader, Mega: Saya Bukan Sembarang Pecat

Singgung Kemenangan PDI-P Hadapi Gugatan Mantan Kader, Mega: Saya Bukan Sembarang Pecat

Nasional
Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Terapkan Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi

Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Terapkan Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi

Nasional
93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi Minta Pemuda Saling Memberdayakan

93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi Minta Pemuda Saling Memberdayakan

Nasional
Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

Nasional
Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

Nasional
Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

Nasional
Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

Nasional
UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

Nasional
Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

Nasional
UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Profil Usmar Ismail, Bapak Perfilman yang Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan oleh Jokowi

Profil Usmar Ismail, Bapak Perfilman yang Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan oleh Jokowi

Nasional
Megawati: Kalau Memungkinkan, Bikinlah di Setiap Daerah Patung Bung Karno

Megawati: Kalau Memungkinkan, Bikinlah di Setiap Daerah Patung Bung Karno

Nasional
Usut Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Tabanan

Usut Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Tabanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.