Ini Proses Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Kompas.com - 28/05/2019, 12:53 WIB
Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRGedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial ( KY) membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk mengikuti seleksi penerimaan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc. Ada 11 posisi hakim agung, tiga hakim tindak pidana korupsi dan enam hakim hubungan industrial.

"Calon hakim akan menjalani serangkaian tahapan, di antaranya seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara terbuka," ujar Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriciada Azhari dalam konferensi pers di Gedung KY, Selasa (28/5/2019).

Tahapan seleksi dimulai dari pemenuhan syarat administrasi yang salah satunya berupa daftar riwayat hidup hingga latar belakang pekerjaan dan organisasi. Setiap calon harus menyampaikan hasil pekerjaan selama menjabat.

Baca juga: Komisi III DPR Tolak Seluruh Calon Hakim Agung yang Diajukan KY

Sebagai contoh, untuk yang memiliki latar belakang hakim bisa mencantumkan hasil putusan. Kemudian, yang sebelumnya advokat bisa mencantumkan pleidoi.

Kemudian, bagi yang berlatarbelakang jaksa bisa menncantumkan gugatan atau berkas tuntutan pidana. Begitu juga bagi yang sebelumnya berprofesi sebagai akademisi, bisa melampirkan karya ilmiah yang pernah dibuat.

Berikutnya, tahapan seleksi kualitas. Misalnya, peserta dapat mencantumkan karya tulis atau kasus hukum yang pernah ditangani. Lampiran berupa pembuatan putusan atau legal opinion dan menjawab soal objektif terkait filsafat hukum dan teori hukum.

Seleksi berikutnya adalah seleksi rekam jejak. Biro investigasi KY akan menelusuri rekam jejak peserta seleksi, untuk menjamin integritas dan kepatuhan kode etik calon hakim.

"Kami akan gunakan catatan pengawasan hakim, apa yang bersangkutan pernah dilaporkan atau tidak. Ada pemeriksaan laporan harta kekayaan, kami bekerja sama dengan KPK dan PPATK," kata Aidul.

Baca juga: KY Buka Pendaftaran 11 Calon Hakim Agung dan 9 Calon Hakim Ad Hoc

Berikutnya, peserta seleksi akan mengikuti wawancara langsung tatap muka dengan 7 komisioner KY dan pewawancara tamu.

Persyaratan lengkap dapat diunduh melalui melalui website KY di www.komisiyudisial.go.id

Proses pengajuan usulan akan dibuka selama 15 hari, mulai 28 Mei - 25 Juni 2019. Pendaftaran seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tipikor dan hubungan industrial dilakukan secara online melalui situs www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X