Begini Skema Waktu Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD

Kompas.com - 28/05/2019, 11:24 WIB
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pademangan menempelkan stiker pada kotak suara di GOR Pademangan, Jakarta, Senin (8/4/2019). Ketua KPU Arief Budiman menyatakan hampir seluruh logistik Pemilu telah didisitribusikan dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK yang kemudian akan didistribusikan ke PPS (Panitia Pemungutan Suara).ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pademangan menempelkan stiker pada kotak suara di GOR Pademangan, Jakarta, Senin (8/4/2019). Ketua KPU Arief Budiman menyatakan hampir seluruh logistik Pemilu telah didisitribusikan dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK yang kemudian akan didistribusikan ke PPS (Panitia Pemungutan Suara).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan catatan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Akan tetapi, ketentuan waktu tersebut hanya berlaku untuk daerah yang tidak terdapat perselisihan hasil pemilu di MK.

Hal ini telah dituangkan dalam surat edaran KPU terkait penetapan kursi dan calon terpilih tanpa perselisihan hasil pemilu.

Baca juga: Bersiap Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga di MK...

Komisioner KPU Hasyim AsyariKompas.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Hasyim Asyari
Surat ini ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman dan ditujukan bagi Ketua KPU daerah.

"(Hal ini diatur dalam) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari saat dikonfrimasi, Selasa (28/5/2019).

Hasyim mengatakan, pencatatan permohonan dalam BRPK atas PHPU calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sendiri dilakukan pada 1 Juli 2019.

Baca juga: Pengamat: Jika Bukti Cuma Link Berita, Prabowo-Sandi Bisa Jadi Bulan-bulanan di MK

Selanjutnya, MK akan bersurat pada KPU menyampaikan pemberitahuan soal daftar daerah yang terdapat PHPU.

"Berdasarkan surat tersebut KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tidak terdapat PHPU untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar melakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih dengan memedomani tahapan tersebut," ujar Hasyim.

Ketentuan waktu tersebut mengacu pada Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu Legislatif 2019

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X