Begini Skema Waktu Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD

Kompas.com - 28/05/2019, 11:24 WIB
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pademangan menempelkan stiker pada kotak suara di GOR Pademangan, Jakarta, Senin (8/4/2019). Ketua KPU Arief Budiman menyatakan hampir seluruh logistik Pemilu telah didisitribusikan dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK yang kemudian akan didistribusikan ke PPS (Panitia Pemungutan Suara). ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APetugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pademangan menempelkan stiker pada kotak suara di GOR Pademangan, Jakarta, Senin (8/4/2019). Ketua KPU Arief Budiman menyatakan hampir seluruh logistik Pemilu telah didisitribusikan dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK yang kemudian akan didistribusikan ke PPS (Panitia Pemungutan Suara).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan catatan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Akan tetapi, ketentuan waktu tersebut hanya berlaku untuk daerah yang tidak terdapat perselisihan hasil pemilu di MK.

Hal ini telah dituangkan dalam surat edaran KPU terkait penetapan kursi dan calon terpilih tanpa perselisihan hasil pemilu.

Baca juga: Bersiap Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga di MK...

Komisioner KPU Hasyim AsyariKompas.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Hasyim Asyari
Surat ini ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman dan ditujukan bagi Ketua KPU daerah.

"(Hal ini diatur dalam) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari saat dikonfrimasi, Selasa (28/5/2019).

Hasyim mengatakan, pencatatan permohonan dalam BRPK atas PHPU calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sendiri dilakukan pada 1 Juli 2019.

Baca juga: Pengamat: Jika Bukti Cuma Link Berita, Prabowo-Sandi Bisa Jadi Bulan-bulanan di MK

Selanjutnya, MK akan bersurat pada KPU menyampaikan pemberitahuan soal daftar daerah yang terdapat PHPU.

"Berdasarkan surat tersebut KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tidak terdapat PHPU untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar melakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih dengan memedomani tahapan tersebut," ujar Hasyim.

Ketentuan waktu tersebut mengacu pada Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu Legislatif 2019

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Nasional
Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Nasional
Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Nasional
UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

Nasional
[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

Nasional
Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Nasional
KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Nasional
Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X