Terima "Uang Ketok", Tiga Mantan Anggota DPRD Sumut Divonis 4 Tahun Penjara

Kompas.com - 28/05/2019, 08:59 WIB
Tiga anggota DPRD Sumut, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis dan M Yusuf Siregar duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/2/2019). Kompas.com/Abba GabrilinTiga anggota DPRD Sumut, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis dan M Yusuf Siregar duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/2/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga mantan anggota DPRD Sumatera Utara divonis 4 tahun penjara. Ketiganya, yakni Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis dan M Yusuf Siregar.

Ketiganya juga dihukum membayar denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan para terdakwa telah terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar ketua majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (27/5/2019).

Dalam pertimbangan, majelis hakim menilai ketiganya tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi.

Ketiganya terbukti menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara saat itu, Gatot Pujo Nugroho.

Abu Bokar menerima uang Rp 447,5 juta, Enda Mora Lubis menerima Rp 502,5 juta, dan M Yusuf Siregar menerima Rp 772,5 juta.

Selain pidana penjara dan denda, ketiganya juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah yang mereka terima.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, uang pengganti tersebut dikurangi uang yang telah diserahkan secara sukarela oleh para terdakwa kepada KPK dalam tahap penyidikan.

Abu Bokar dihukum membayar uang pengganti Rp 440 juta. Enda Mora Lubis dihukum membayar Rp 442 juta. Sementara, M Yusuf dihukum membayar Rp 722 juta.

Selain itu, ketiganya juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Adapun, uang suap tersebut diberikan agar ketiganya memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015.

Ketiganya terbukti melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X