Kompas.com - 28/05/2019, 06:24 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator bidang Hankam DPP Golkar, Happy Bone Zulkarnain, membantah para pengurus daerah partai Golkar menginginkan pergantian posisi ketua umum pasca pemilu.

Hal ini disampaikan Happy menanggapi politisi Golkar Aziz Samual yang mengklaim sebanyak 25 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar mengehendaki percepatan Munas untuk pergantian ketua umum.

"Saya tidak menemukan komplain dari 25 DPD I yang meminta Ketua Umum untuk mundur karena dinilai gagal dalam mencapai target di pemilu 2019," kata Happy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/5/2019).

Baca juga: Perolehan Kursi Golkar Turun, Muncul Wacana Percepat Munas untuk Ganti Airlangga

Happy menilai, apresiasi justru diberikan para pengurus daerah terhadap kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Misalnya dari DPD Jabar yang menyampaikan bahwa Airlangga Hartarto telah menyelamatkan Golkar dari keterpurukan. Lalu Ketua DPD Jawa Timur Zainudin Amali yang mengapresiasi Airlangga karena sudah berhasil memompa semangat kader untuk berjuang dalam pemilu serentak kemarin.

"Ditambah lagi dari beberapa DPD Golkar lain, seperti Sultra dan NTT dan lain-lain," kata Happy yang dikenal sebagai salah satu loyalis Airlangga ini.

Happy menambahkan, apresiasi terhadap kepemimpinan Airlangga juga datang dari ormas pendiri Golkar seperti MKGR dan Kosgoro 1957. Menurut dia, Ketum MKGR Roem Kono dan Ketum Kosgoro 195 Agung Laksono mengimbau seluruh kader untuk tetap menjaga soliditas serta mendukung dan mengapresiasi kepemimpinan Airlangga Hartarto di partai Golkar.

"Demikian juga Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) yang merasa berhasil mengantarkan 19 kader perempuan terbaik duduk di senayan pada Pileg 2019. Ini merupakan bagian dari support kerja keras DPP yang cukup signifikan," kata dia.

Happy sendiri tidak sependapat jika Airlangga dinilai gagal dalam Pemilu 2019 hanya karena perolehan suara dan kursi yang menurun.

Sebab, Airlangga menjadi ketua umum dikala Golkar sedang diterpa badai dahsyat, dimana Ketua Umum sebelumnya Setya Novanto ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, beberapa lembaga survei menilai elektabilitas Golkar hanya di angka 6-7 persen.

"Maka keberhasilan perolehan peringkat kedua setelah PDIP dengan jumlah 85 kursi seharusnya kita lebih fair dan jernih dalam menilai bahwa itu merupakan prestasi, mengingat pencapaian itu sudah jauh melewati penilaian lembaga-lembaga survei," ujar Happy.

Berdasarkan rekapitulasi akhir KPU, Golkar meraih 17.229.789 suara atau 12,3 persen. Golkar berada di bawah PDI-P dan Gerindra dalam hal raihan suara nasional.

Hasil itu membuat Golkar hanya meraih 85 kursi di DPR, turun dari 2014 dimana partai beringin menempatkan 91 orang wakilnya di Senayan.

Baca juga: Bertemu Maruf Amin, Airlangga Hartarto Bahas Situasi Jakarta

Turunnya perolehan suara dan kursi Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif 2019 memunculkan wacana mempercepat Musyawarah Nasional untuk mengganti pucuk kepemimpinan di partai beringin.

Salah satu inisiator untuk mempercepat Munas adalah Azis Samual. Pria yang pernah menjadi Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Timur Partai Golkar ini menyebut para pengurus daerah sudah sepakat untuk mempercepat Munas pada bulan Juli.

"Konsolidasi sudah bulat, 25 DPD I dan beberapa DPD II sudah merestui percepatan Munas ini," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/5/2019).

Kompas TV Foto pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Demorkat, Susilo Bambang Yudhoyono ini diunggah di akun instagram milik Airlangga Hartarto. Walau 2 partai rekan koalisnya sudah mulai bertemu dan berkomunikasi dengan kubu Jokowi-Ma’ruf Amin namun Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno tak khawatir Koalisi Indonesia Adil Makmur akan pecah usai pemilu. Sebagai rekan koalisi Partai Demokrat memang masih bersama partai gerindra bersama 3 partai lainnya usai pelaksanaan pemilu dilakukan. #AirlanggaHartarto #SusiloBambangYudhoyono
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Gagal Ginjal, Komnas HAM Bakal Panggil BPOM pada 23 Desember

Kasus Gagal Ginjal, Komnas HAM Bakal Panggil BPOM pada 23 Desember

Nasional
Bamsoet Minta Pemilu 2024 Ditunda, Demokrat: Seakan Melanggar Konstitusi Hal Receh

Bamsoet Minta Pemilu 2024 Ditunda, Demokrat: Seakan Melanggar Konstitusi Hal Receh

Nasional
MA Pecat 10 Hakim Sepanjang Tahun 2022, 104 Lainnya Disanksi Disiplin

MA Pecat 10 Hakim Sepanjang Tahun 2022, 104 Lainnya Disanksi Disiplin

Nasional
Bersurat ke PBB, Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai Desak Ada Intervensi Kemanusian

Bersurat ke PBB, Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai Desak Ada Intervensi Kemanusian

Nasional
Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Nasional
Perppu Pemilu Tak Jelas Rimbanya, KPU 'Teriak'

Perppu Pemilu Tak Jelas Rimbanya, KPU "Teriak"

Nasional
Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Nasional
Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Nasional
Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Nasional
Ganjar Masuk Bursa Capres PAN, tapi Belum Mengerucut

Ganjar Masuk Bursa Capres PAN, tapi Belum Mengerucut

Nasional
Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Nasional
Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Nasional
Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Nasional
MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

Nasional
Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.