JAKARTA, KOMPAS.com - Turunnya perolehan suara dan kursi Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif 2019 memunculkan wacana mempercepat Musyawarah Nasional untuk mengganti pucuk kepemimpinan di partai beringin.
Salah satu inisiator untuk mempercepat Munas adalah Azis Samual. Pria yang pernah menjadi Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Timur Partai Golkar ini mengklaim para pengurus daerah sudah sepakat untuk mempercepat Munas.
"Konsolidasi sudah bulat, 25 DPD I dan beberapa DPD II sudah merestui percepatan Munas ini," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/5/2019).
Baca juga: Minta Jatah Menteri, Agung Laksono Sebut Golkar Punya Hak Tawar dalam Koalisi
Aziz menginginkan agar Munas digelar maksimal akhir Juli nanti. Mantan Pelaksana Tugas Ketua DPD I Golkar Papua itu akan membuka siapa saja DPD I yang dia maksud bila waktunya sudah tiba.
"Target di awal, Golkar harus mencapai 110 kursi di DPR RI. Tapi ini jauh, kami juga hanya duduk di posisi ketiga. Ini tak semestinya terjadi, artinya Airlangga sebagai ketua umum gagal, sudah sepatutnya bertanggung jawab, dan harus mundur," katanya.
Berdasarkan rekapitulasi akhir KPU, Golkar meraih 17.229.789 suara atau 12,3 persen. Golkar berada di bawah PDI-P dan Gerindra dalam hal raihan suara nasional.
Hasil itu membuat Golkar hanya meraih 85 kursi di DPR, turun dari 2014 dimana partai beringin menempatkan 91 orang wakilnya di Senayan.
Baca juga: MKGR Puji Prestasi Golkar di Tengah Konflik Internal hingga Korupsi
"Ini malah berkurang dan jauh dari target. Sudah jelas gagal total Airlangga dan sekjennya," ujarnya.
Azis menambahkan, suara yang didapat Golkar lebih pada karena perjuangan para caleg-caleg inkumben. Bukan karena kemampuan ketua umum dan sekretaris jenderal mengonsolidasi partai.
"Sebagai catatan, 85 kursi itu 85 persennya caleg inkumben semua. Ini berarti roda kaderisasi partai tidak jalan, partai tak mampu mendorong penambahan, justru terpuruk kalah sama partai lain," kata dia.