Setelah Rajab dan Ismail, Giliran Usma yang Diterima Presiden Jokowi

Kompas.com - 27/05/2019, 11:16 WIB
Pedagang korban rusuh 22 Mei 2019 lalu, Usma, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/5/2019).Kompas.com/Fabian Januarius Kuwado Pedagang korban rusuh 22 Mei 2019 lalu, Usma, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo, Senin (27/5/2019) pagi, menerima Usma di Istana Merdeka, Jakarta.

Usma merupakan salah seorang pedagang kelontong di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Pada saat rusuh 22 Mei 2019, massa menjarah kemudian membakar kios kecil yang menjadi satu-satunya mata pencahariannya tersebut.

Baca juga: Cerita Usma soal Rokok Habis Dijarah Perusuh 22 Mei hingga Rugi Rp 20 Juta

Usma diterima Presiden Jokowi pukul 09.30 WIB. Di dalam Kompleks Istana, Usma diantar-jemput menggunakan golf car oleh Paspampres.

Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Usma berlangsung tertutup. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menerima Abdul Rajab dan Ismail di Istana Merdeka, Jakarta.

Baca juga: Kisah Pilu Pedagang Korban Rusuh 22 Mei Berujung Undangan ke Istana

Senasib seperti Usma, kios kecil mereka hancur lantaran dibakar massa perusuh pada 22 Mei 2019. Barang dagangan mereka pun ludes dijarah.

Presiden memberikan ketiganya bantuan modal agar bisa bekerja seperti biasa kembali.

Kompas TV Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat (24/5) menerima 2 pedagang korban penjarahan aksi demonstrasi pada 21 dan 22 Mei 2019. Dalam pertemuan tersebut, kedua pedagang Abdul Rajab dan Ismail, menceritakan peristiwa penjarahan yang mereka alami kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Abdul Rajab dan Ismail, dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo menyatakan akan memberikan bantuan berupa uang bagi keduanya.<br />

 



Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X