Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Kompas.com - 25/05/2019, 19:07 WIB
Suasana di Jalan Medan Merdeka Barat dekat Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSuasana di Jalan Medan Merdeka Barat dekat Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menanggapi keluhan Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait penutupan jalan di beberapa titik di Jakarta.

"Itu hanya perasaan beliau (Bambang Widjojanto) ya, kondisi di lapangan seperti itu," kata Dedi saat ditemui di Media Center Kemenpolhukam, Jakarta, Sabtu (25/5/2019).

Dedi mengatakan, penutupan jalan di beberapa titik di Jakarta termasuk arah menuju Mahkamah Konstitusi ( MK) telah dipertimbangkan melalui rapat koordinasi antara Polri, TNI dan Pangdam.

"Polri, TNI, dan Pangdam menentukan tentang langkah apa yang diambil terkait penutupan ruas jalan. Nanti akan dipertimbangkan bersama Pangdam ya," ujarnya.

Baca juga: Sulit Akses ke MK, Tim Hukum BPN Keluhkan Jalanan yang Diblokade

Sebelumnya, Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengeluhkan sulitnya akses menuju Mahkamah Konstitusi saat mereka ingin mengajukan gugatan sengketa hasil pilpres, Jumat (24/5/2019).

Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto mengeluhkan jalanan di sekitar MK yang ditutup polisi.

"Tadi kami lihat di aplikasi Waze bahwa tidak bisa lewat jalan utama. Itu sebabnya kami lewat jalan belakang, lewat belakang dari kantor. Tetapi kemudian di belakang kami enggak bisa masuk katanya suruh ke depan," ujar Bambang dalam konferensi pers seusai mengajukan gugatan pilpres di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Syarat Karyawan Terima Bantuan Pemerintah | Jokowi Pertanyakan Jumlah Bandara Internasional yang Banyak

[POPULER NASIONAL] Syarat Karyawan Terima Bantuan Pemerintah | Jokowi Pertanyakan Jumlah Bandara Internasional yang Banyak

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kekurangan SDM untuk Tes PCR di Hari Libur

Satgas Covid-19 Akui Kekurangan SDM untuk Tes PCR di Hari Libur

Nasional
Ini 7 Kandidat Vaksin yang Sedang Uji Klinis Tahap Ketiga

Ini 7 Kandidat Vaksin yang Sedang Uji Klinis Tahap Ketiga

Nasional
Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X