Rekrutmen CPNS 2019 Diprediksi Buka 100.000 Formasi, Ini Informasinya

Kompas.com - 25/05/2019, 15:40 WIB
Peserta mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Jakarta, Senin (9/10). Sebanyak 8.637 peserta se-Indonesia mengikuti ujian di 12 propinsi untuk mengisi 329 formasi KKP yang lowong.

Kompas/Totok Wijayanto (TOK)
09-10-2017 KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOPeserta mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Jakarta, Senin (9/10). Sebanyak 8.637 peserta se-Indonesia mengikuti ujian di 12 propinsi untuk mengisi 329 formasi KKP yang lowong. Kompas/Totok Wijayanto (TOK) 09-10-2017
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan RB) telah mengeluarkan surat mengenai pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019 bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda).

Surat bernomor B/617/M.SM.01.00/2019 ini menjelaskan tentang penyampaian usulan kebutuhan formasi ASN tahun 2019.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, rencana kebutuhan ASN menjadi salah satu referensi penentuan formasi kebutuhan pegawai baru, baik PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Sesuai amanat Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, setiap tahun instansi memang wajib menyampaikan rencana kebutuhan pegawai dan disampaikan kepada Menpan RB dan Kepala BKN," kata Ridwan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (25/5/2019) siang.

Baca juga: Pendaftaran CPNS Provinsi Papua Dibuka, Ini Tata Caranya

Menurut Ridwan, kemungkinan besar akan ada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) pada tahun ini.

"Untuk tahun 2019, diperkirakan dibutuhkan 100.000-an CPNS baru. Meski demikian, detail jumlah dan jadwal penerimaan CPNS 2019 belum tersedia," ujar dia.

Usulan kebutuhan formasi di-input ke aplikasi "e-Formasi" dan dicetak. Kemudian, instansi menyampaikan secara resmi ke Menteri PAN RB dan Kepala BKN dengan mengunggah file pada menu "Unggah Usulan Formasi" dalam aplikasi e-Formasi.

Proses usulan kebutuhan pegawai paling lambat disampaikan pada minggu kedua bulan Juni 2019.

Jika kementerian/lembaga/pemda yang belum menyampaikan usulan formasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka kementerian/lembaga/pemda tersebut dinyatakan tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun 2019.

Baca juga: Hati-hati, Penipuan Lembaga LP5N Bermodus Terima CPNS...

Pengajuan formasi

Pengajuan kebutuhan pegawai di instansi pusat dan daerah wajib disesuaikan dengan rencana anggaran yang disiapkan, termasuk anggaran bagi latihan dasar bagi CPNS baru, di mana anggaran-angaran ini disiapkan oleh instansi masing-masing dan wajib dicukupi.

Setelah pengusulan formasi terkumpul secara keseluruhan, lanjut Ridwan, Kemenpan RB dan BKN akan melakukan analisis serta membuat beberapa prioritas penerimaan CPNS.

"Tahun lalu, prioritas diberikan untuk pemenuhan guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis," tutur Ridwan.

Pemda

Dari situs resmi Kemenpan RB, usulan kebutuhan pemda memperhatikan beberapa hal seperti berikut:

  1. Penyampaian usulan kebutuhan pemda berdasarkan peta jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  2. Memperhatikan jumlah PNS yang masuk batas usia pensiun pada tahun 2019.
  3. Rasio jumlah penduduk dengan PNS.
  4. Luas wilayah.
  5. Melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan latihan dasar bagi CPNS.

Alokasi pegawai pemda terdiri dari 30 persen untuk CPNS dan 70 persen untuk PPPK, yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengadaan ASN ini diutamakan bagi satuan/unit kerja, di mana pada pengadaan CPNS 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Pemerintah pusat

Pengusulan formasi bagi pemerintah pusat harus memperhatikan hal-hal, yaitu:

  1. Pengusulan kebutuhan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan PPK
  2. Jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019
  3. Kesediaan anggaran untuk latihan dasar bagi CPNS baru

Terkait dengan alokasi pegawai pemerintah pusat, terdiri dari 50 persen untuk CPNS dan 50 persen untuk PPPK, yang diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Setiap instansi dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi dari PPPK dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Informasi lengkap seputar ini dapat diakses di laman berikut: Surat Pengadaan ASN Tahun 2019

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program Pemulihan Ekonomi

Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program Pemulihan Ekonomi

Nasional
KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

Nasional
Kasus Suap dan Gratifikasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Dua Saksi

Kasus Suap dan Gratifikasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Dua Saksi

Nasional
Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Nasional
Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Nasional
Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Nasional
WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

Nasional
ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X