Kompas.com - 25/05/2019, 08:40 WIB
Ilustrasi aplikasi di ponsel ForbesIlustrasi aplikasi di ponsel

KOMPAS.com - Pemerintah memberlakukan pembatasan terhadap akses media sosial setelah terjadi aksi kerusuhan 22 Mei 2019. Batasan ini membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam berkomunikasi online.

Alasan pemerintah, pembatasan pengiriman gambar dan video pada aplikasi pesan dan media sosial diperlukan agar provokasi melalui hoaks tak disebar. Padahal, banyak juga yang membutuhkan pengiriman video dan gambar terkait pekerjaan, bahkan yang terkait nyawa dan keselamatan.

Analis media sosial yang juga pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi menyampaikan, pembatasan akses media sosial ini juga menimbulkan kesulitan bagi para dokter dan tenaga kesehatan.

"Kebetulan istri saya kan dokter, mereka itu enggak 24 jam (di rumah sakit). Ada jam-jamnya dia di rumah atau di tempat-tempat lain. Ini perawat di rumah sakit mengirim foto, gambar, dan rontgen pasien itu semua melalui WhatsApp," ujar Ismail saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (24/5/2019).

Baca juga: ICJR Nilai Pembatasan Akses Medsos Tak Tepat, Ini Alasannya

Menurut Ismail, apabila koneksi yang dibatasi hanya untuk kegiatan dagang, e-commerce, atau jual beli, maka itu bisa ditunda untuk beberapa waktu. Akan tetapi, ini tidak berlaku dalam masalah kesehatan.

Selain itu, menanggapi pembatasan akses media sosial, sejumlah masyarakat pun segera mengunduh VPN untuk kelancaran akses.

Ismail mengungkapkan, meski VPN bisa melancarkan komunikasi online, ada juga risiko yang berdampak bagi pengakses. Dampak itu seperti data pribadi yang bisa disalahgunakan dan terjangkitnya virus trojan pada ponsel.

"Seharusnya pemerintah memberikan solusi, '(Pakai) VPN yang ini, ini, ini, jangan VPN yang itu', langkah ini untuk melindungi. Untuk tenaga kesehatan, untuk dokter, silakan gunakan VPN yang ini," ujar Ismail, yang berharap pemerintah memberikan solusi untuk kemudahan akses media sosial bagi para dokter.

Tak hanya itu, kepentingan perihal masalah kesehatan pasien harus didahulukan, karena orang lain tidak tahu jika ada pasien yang benar-benar membutuhkan pertolongan kesehatan.

"Oke ada pembatasan, tapi solusinya apa, jangan dibiarkan masyarakat mencari sendiri, yang ada hanya imbauan hati-hati menggunakan VPN," ujar Ismail.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Teken Kepres Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Jokowi Teken Kepres Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Nasional
Hari Kartini, Doni Monardo Sampaikan Terima Kasih kepada Para Ibu yang Patuhi Protokol Kesehatan

Hari Kartini, Doni Monardo Sampaikan Terima Kasih kepada Para Ibu yang Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Juliari Batubara Bantah Dakwaan Jaksa soal 'Fee' Pengadaan Bansos Covid-19

Juliari Batubara Bantah Dakwaan Jaksa soal "Fee" Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Saksi Ungkap Alasan Tes Swab PCR Rizieq Tanpa Menunggu Satgas Covid-19

Saksi Ungkap Alasan Tes Swab PCR Rizieq Tanpa Menunggu Satgas Covid-19

Nasional
Kemenkominfo Imbau Masyarakat Lapor jika Temukan Konten Ujaran Kebencian

Kemenkominfo Imbau Masyarakat Lapor jika Temukan Konten Ujaran Kebencian

Nasional
Polri Minta Masyarakat Punya Kesadaran untuk Tidak Mudik

Polri Minta Masyarakat Punya Kesadaran untuk Tidak Mudik

Nasional
Ada Dugaan Tindak Pidana, Kasus Kebakaran Kilang Minyak Balongan Naik ke Penyidikan

Ada Dugaan Tindak Pidana, Kasus Kebakaran Kilang Minyak Balongan Naik ke Penyidikan

Nasional
Dalam Sidang Juliari, Jaksa KPK Beberkan Nama Perusahaan yang Berikan Fee Bansos Covid-19

Dalam Sidang Juliari, Jaksa KPK Beberkan Nama Perusahaan yang Berikan Fee Bansos Covid-19

Nasional
Hari Kartini, Puan Ajak Perempuan Suntikkan 'Vaksin' Literasi di Keluarga

Hari Kartini, Puan Ajak Perempuan Suntikkan "Vaksin" Literasi di Keluarga

Nasional
Dalam Dakwaan, Juliari Disebut Pakai Dana Bansos untuk Sewa Pesawat Jet Pribadi

Dalam Dakwaan, Juliari Disebut Pakai Dana Bansos untuk Sewa Pesawat Jet Pribadi

Nasional
Menteri PPPA: Miris, Kadang Korupsi Terjadi karena Alasan Perempuan

Menteri PPPA: Miris, Kadang Korupsi Terjadi karena Alasan Perempuan

Nasional
Jaksa Sebut Juliari Batubara Terima Rp 14,7 Miliar Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Jaksa Sebut Juliari Batubara Terima Rp 14,7 Miliar Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Hari Kartini, Kompolnas Harap Polri Tingkatkan Jumlah, Kualitas, dan Peran Polwan

Hari Kartini, Kompolnas Harap Polri Tingkatkan Jumlah, Kualitas, dan Peran Polwan

Nasional
Dialog dengan Petani, Jokowi Jelaskan Rencana Impor Beras yang Dihentikan Sementara

Dialog dengan Petani, Jokowi Jelaskan Rencana Impor Beras yang Dihentikan Sementara

Nasional
Kemenkes: Varian Baru Virus Corona B.1.617 Mengandung Dua Mutasi

Kemenkes: Varian Baru Virus Corona B.1.617 Mengandung Dua Mutasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X