Kompas.com - 25/05/2019, 08:40 WIB
Ilustrasi aplikasi di ponsel ForbesIlustrasi aplikasi di ponsel

KOMPAS.com - Pemerintah memberlakukan pembatasan terhadap akses media sosial setelah terjadi aksi kerusuhan 22 Mei 2019. Batasan ini membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam berkomunikasi online.

Alasan pemerintah, pembatasan pengiriman gambar dan video pada aplikasi pesan dan media sosial diperlukan agar provokasi melalui hoaks tak disebar. Padahal, banyak juga yang membutuhkan pengiriman video dan gambar terkait pekerjaan, bahkan yang terkait nyawa dan keselamatan.

Analis media sosial yang juga pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi menyampaikan, pembatasan akses media sosial ini juga menimbulkan kesulitan bagi para dokter dan tenaga kesehatan.

"Kebetulan istri saya kan dokter, mereka itu enggak 24 jam (di rumah sakit). Ada jam-jamnya dia di rumah atau di tempat-tempat lain. Ini perawat di rumah sakit mengirim foto, gambar, dan rontgen pasien itu semua melalui WhatsApp," ujar Ismail saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (24/5/2019).

Baca juga: ICJR Nilai Pembatasan Akses Medsos Tak Tepat, Ini Alasannya

Menurut Ismail, apabila koneksi yang dibatasi hanya untuk kegiatan dagang, e-commerce, atau jual beli, maka itu bisa ditunda untuk beberapa waktu. Akan tetapi, ini tidak berlaku dalam masalah kesehatan.

Selain itu, menanggapi pembatasan akses media sosial, sejumlah masyarakat pun segera mengunduh VPN untuk kelancaran akses.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ismail mengungkapkan, meski VPN bisa melancarkan komunikasi online, ada juga risiko yang berdampak bagi pengakses. Dampak itu seperti data pribadi yang bisa disalahgunakan dan terjangkitnya virus trojan pada ponsel.

"Seharusnya pemerintah memberikan solusi, '(Pakai) VPN yang ini, ini, ini, jangan VPN yang itu', langkah ini untuk melindungi. Untuk tenaga kesehatan, untuk dokter, silakan gunakan VPN yang ini," ujar Ismail, yang berharap pemerintah memberikan solusi untuk kemudahan akses media sosial bagi para dokter.

Tak hanya itu, kepentingan perihal masalah kesehatan pasien harus didahulukan, karena orang lain tidak tahu jika ada pasien yang benar-benar membutuhkan pertolongan kesehatan.

"Oke ada pembatasan, tapi solusinya apa, jangan dibiarkan masyarakat mencari sendiri, yang ada hanya imbauan hati-hati menggunakan VPN," ujar Ismail.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat: Anggaran Terbatas tetapi Mengecat Pesawat Kepresidenan

Demokrat: Anggaran Terbatas tetapi Mengecat Pesawat Kepresidenan

Nasional
Mensos Risma: Tak Dibenarkan Bansos Dipotong dalam Bentuk Apapun

Mensos Risma: Tak Dibenarkan Bansos Dipotong dalam Bentuk Apapun

Nasional
Calon Hakim Agung Artha Theresia: Jika Gagal Tangani Pandemi, Pemerintah Tak Lakukan Pelanggaran HAM Berat

Calon Hakim Agung Artha Theresia: Jika Gagal Tangani Pandemi, Pemerintah Tak Lakukan Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Respons Calon Hakim Agung soal Pengurangan Hukuman bagi Koruptor

Respons Calon Hakim Agung soal Pengurangan Hukuman bagi Koruptor

Nasional
Istana Jelaskan Alasan Pesawat Kepresidenan Berganti Warna Cat Merah Putih

Istana Jelaskan Alasan Pesawat Kepresidenan Berganti Warna Cat Merah Putih

Nasional
Survei Indostrategic: 60,4 Persen Responden Puas terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Survei Indostrategic: 60,4 Persen Responden Puas terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
DPR Dukung Kemudahan Izin Masuk Produk Alat-alat Kesehatan

DPR Dukung Kemudahan Izin Masuk Produk Alat-alat Kesehatan

Nasional
Apresiasi Permintaan UNESCO, Walhi Minta Pemerintah Hentikan Proyek di TN Komodo

Apresiasi Permintaan UNESCO, Walhi Minta Pemerintah Hentikan Proyek di TN Komodo

Nasional
Pengembangan Vaksin Covid-19, Indonesia Berharap Jalin Kerja Sama dengan Jepang

Pengembangan Vaksin Covid-19, Indonesia Berharap Jalin Kerja Sama dengan Jepang

Nasional
Mantan Menkes Farid dan Nila Moeloek Dirawat di RSCM karena Covid-19, Begini Kondisinya

Mantan Menkes Farid dan Nila Moeloek Dirawat di RSCM karena Covid-19, Begini Kondisinya

Nasional
Jawaban Calon Hakim Agung Saat Ditanya soal Maraknya Penegak Hukum Terjerat OTT KPK

Jawaban Calon Hakim Agung Saat Ditanya soal Maraknya Penegak Hukum Terjerat OTT KPK

Nasional
KSAL Lepas Keberangkatan Tim Peneliti Jala Citra I Aurora ke Halmahera

KSAL Lepas Keberangkatan Tim Peneliti Jala Citra I Aurora ke Halmahera

Nasional
Kalla Akui PMI Terdampak Larangan Berkumpul, Stok Darah Turun

Kalla Akui PMI Terdampak Larangan Berkumpul, Stok Darah Turun

Nasional
Survei Indostrategic: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, KPK Urutuan Kelima

Survei Indostrategic: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, KPK Urutuan Kelima

Nasional
Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, Berapa Anggaran yang Dikeluarkan?

Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, Berapa Anggaran yang Dikeluarkan?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X