Gugat Hasil Pilpres, Tim Hukum Prabowo Tak Mau MK Jadi "Mahkamah Kalkulator"

Kompas.com - 25/05/2019, 04:15 WIB
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (tengah) bersama Penanggung jawab  tim hukum Hashim Djojohadikusumo (kanan) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AKetua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (tengah) bersama Penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo (kanan) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto berharap Mahkamah Konstitusi ( MK) tak hanya menelusuri angka-angka yang bersifat numerik dalam menangani sengketa hasil Pilpres. Bambang mengistilahkan MK jangan jadi "mahkamah kalkulator".

MK, kata mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, sudah seharusnya menelusuri secara serius dugaan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

"Kami mencoba mendorong MK bulan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan begitu dahsyat," kata Bambang seusai menyerahkan permohonan gugatan hasil Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Baca juga: Susah Akses ke MK, Tim Hukum BPN Keluhkan Jalanan yang Diblokade

Dalam kesempatan itu, Bambang juga mengajak publik untuk terus menyimak proses persidangan sengketa hasil Pilpres yang akan dimulai pada 14 Juni 2019 ini.

"Marilah kita perhatikan secara sungguh-sungguh proses sengketa ini. Mudah-mudahan MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, dimana kejujuran jadi watak kekuasaan," kata dia.

Tim penasihat hukum Prabowo-Sandiaga secara resmi telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres 2019 ke MK, Jumat (24/5/2019) pukul 22.44 WIB atau kurang dari 1,5 jam menjelang penutupan pendaftaran permohonan.

"Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan sengketa perselisihan hasil pilpres dan malam ini kami akan serahkan secara resmi permohonan itu," ujar Bambang Widjojanto.

Prabowo-Sandiaga menggugat hasil Pilpres setelah kalah suara dari pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: 1,5 Jam Jelang Penutupan, BPN Prabowo Resmi Serahkan Permohonan Gugatan Pilpres ke MK

Menurut hasil rekapitulasi KPU, jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara, sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen suara. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen suara.

Adapun jumlah pemilih yang berada di dalam ataupun luar negeri mencapai 199.987.870 orang. Sementara pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 158.012.506 orang.

Dari total suara yang masuk, 3.754.905 suara tidak sah sehingga jumlah suara sah sebanyak 154.257.601 suara.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menurut Ketua KPU, Pilkada 2020 akan Jadi Sejarah Indonesia

Menurut Ketua KPU, Pilkada 2020 akan Jadi Sejarah Indonesia

Nasional
KPK Terima 621 Keluhan Terkait Penyaluran Bansos

KPK Terima 621 Keluhan Terkait Penyaluran Bansos

Nasional
Jelang Pilkada 2020, KASN Terima 369 Aduan Terkait Netralitas ASN

Jelang Pilkada 2020, KASN Terima 369 Aduan Terkait Netralitas ASN

Nasional
Jusuf Kalla: Pemimpin dalam Situasi Darurat Harus Cepat dan Tegas

Jusuf Kalla: Pemimpin dalam Situasi Darurat Harus Cepat dan Tegas

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Kedua Ruslan Buton Digelar Senin Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Kedua Ruslan Buton Digelar Senin Hari Ini

Nasional
Kepala P2TP2A Diduga Perkosa Anak , KPAI Sebut Ada Kecolongan Saat Rekrutmen

Kepala P2TP2A Diduga Perkosa Anak , KPAI Sebut Ada Kecolongan Saat Rekrutmen

Nasional
Anak Diduga Diperkosa Kepala P2TP2A, KPAI Minta Aturan Rekrutmen ASN Perlindungan Anak Dikaji Ulang

Anak Diduga Diperkosa Kepala P2TP2A, KPAI Minta Aturan Rekrutmen ASN Perlindungan Anak Dikaji Ulang

Nasional
Pilkada Digelar di Zona Merah-Hijau, Kemendagri: Protokolnya Beda

Pilkada Digelar di Zona Merah-Hijau, Kemendagri: Protokolnya Beda

Nasional
Kepala BPKH: Pendaftar Jemaah Haji Baru Turun Hingga 50 Persen

Kepala BPKH: Pendaftar Jemaah Haji Baru Turun Hingga 50 Persen

Nasional
Tanggulangi Covid-19, Kementerian ESDM Realokasi Anggaran Rp 3,46 Triliun

Tanggulangi Covid-19, Kementerian ESDM Realokasi Anggaran Rp 3,46 Triliun

Nasional
Kasus Eks Dirut PT DI, KPK Panggil Eks Direktur Keuangan

Kasus Eks Dirut PT DI, KPK Panggil Eks Direktur Keuangan

Nasional
Soal Kalung Antivirus, Kementan Diminta Tunjukkan Hasil Riset

Soal Kalung Antivirus, Kementan Diminta Tunjukkan Hasil Riset

Nasional
UPDATE: Tambah 1 Orang, RSKI Pulau Galang Rawat 15 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Tambah 1 Orang, RSKI Pulau Galang Rawat 15 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Anak Diduga Diperkosa Kepala P2TP2A, KPAI Akui Upaya Perlindungan Anak Ternodai

Anak Diduga Diperkosa Kepala P2TP2A, KPAI Akui Upaya Perlindungan Anak Ternodai

Nasional
UPDATE: Tambah 9, RSD Wisma Atlet Tangani 667 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Tambah 9, RSD Wisma Atlet Tangani 667 Pasien Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X