Sofyan Basir Cabut Gugatan Praperadilan

Kompas.com - 24/05/2019, 22:37 WIB
Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (6/5/2019). Sofyan Basir diperiksa perdana sebagai tersangka untuk kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama. ANTARA FOTO/RENO ESNIRMantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (6/5/2019). Sofyan Basir diperiksa perdana sebagai tersangka untuk kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama nonaktif PT PLN (Persero) Sofyan Basir mencabut gugatan praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sofyan adalah tersangka kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

"Benar, sudah kami cabut," kata penasihat hukum Sofyan, Soesilo Aribowo saat dikonfirmasi Jumat (24/5/2019).

Ia tak menjelaskan secara spesifik alasan kliennya mencabut gugatan praperadilan tersebut. Menurut Soesilo, kliennya hanya ingin fokus pada pokok perkara yang sedang menjeratnya.


"Agar fokus ke pokok perkara saja (kasus PLTU Riau-1)," kata Soesilo.

Baca juga: KPK Anggap Tak Ada Hal Baru dalam Permohonan Praperadilan Sofyan Basir

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pengajuan atau pencabutan gugatan praperadilan merupakan hak tersangka.

"Tapi saya masih harus cek apakah sudah ada pemberitahuan atau tembusan surat ke KPK soal itu," kata Febri dalam keterangan tertulis, Jumat.

Di sisi lain, ia menegaskan penyidikan terhadap Sofyan pada dasarnya akan terus berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Tidak terpengaruh dengan pengajuan atau pencabutan praperadilan," ujar dia.

Sofyan sempat mengajukan praperadilan pada hari Rabu (8/5/2019) kemarin, dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL terhadap termohon, yakni KPK c.q. pimpinan KPK dengan klarifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Penetapan tersangka Sofyan oleh KPK merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau-1.

Baca juga: Kejagung Konfirmasi Kehadiran Sofyan Basir untuk Diperiksa sebagai Saksi

Dalam kasus itu, KPK sudah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, Idrus Marham, dan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Pada pengembangan sebelumnya, KPK juga sudah menjerat pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan.

Sofyan diduga bersama-sama membantu Eni dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Kotjo untuk kepentingan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Nasional
Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Nasional
Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Nasional
Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Nasional
Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Nasional
Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah 'Berkeringat'

Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah "Berkeringat"

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Nasional
Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Nasional
Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Nasional
Apel Pengamanan Pelantikan Presiden, Panglima TNI: Cermati Informasi Intelijen

Apel Pengamanan Pelantikan Presiden, Panglima TNI: Cermati Informasi Intelijen

Nasional
Jelang Pelantikan Presiden Kapolri Tak Larang Demo, tetapi...

Jelang Pelantikan Presiden Kapolri Tak Larang Demo, tetapi...

Nasional
Usai Bertemu Kalla, Bamsoet Pastikan Tak Jadikan MPR Lembaga Tertinggi

Usai Bertemu Kalla, Bamsoet Pastikan Tak Jadikan MPR Lembaga Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X