Pemilu Irasional dan Gejolak Post-Truth

Kompas.com - 24/05/2019, 20:15 WIB
Ilustrasi media sosial THINKSTOCKS/NICO ELNINO Ilustrasi media sosial

Kita sempat berpikir kaum akademisi mampu meredam gejolak irasionalitas ini, ironisnya justru dalam perkembangannya mereka menjadi bagian paling giat dan serius dalam mereproduksi pesan-pesan irasional ini. Padahal ada adagium bahwa ‘Ilmuwan boleh salah tapi tidak boleh bohong’.

Namun kini rasa-rasanya kita mulai kesulitan membedakan keduanya, garis demarkasi sungguh sangat tipis.

Parahnya, hoaks semakin menyuburkan polarisasi masyarakat karena meneguhkan keyakinan/ideologi masing-masing kelompok. Setiap kelompok cenderung menolak bentuk penalaran berbeda, meski masuk akal atau objektif.

Kebohongan menyuburkan ideologi (Haryatmoko, 2019). Tragisnya lagi atas sejumlah fenomena itu, bukan hanya berbuah keprihatinan, namun juga ternyata menghasilkan perilaku pengerasan diranah eksekutif.

Menko Polhukam, Wiranto membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji atau memantau tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang mengarah ke perbuatan melawan hukum.

Baca juga: Tim Hukum Bentukan Wiranto Mulai Bekerja, Pemerintah Makin Mantap Tindak Perilaku Inkonstitusional

Mungkin bisa jadi esensi awal pembentukannya baik, namun jika tidak hati-hati tim ad-hoc ini dikhawatirkan pada akhirnya akan menjadi aras pemukul atas pendapat yang tidak seragam.

Padahal tugas itu sudah cukup bisa dilakukan oleh penegak hukum tradisional, asal mereka mau serius dan adil. Signal yang harus diwaspadai oleh siapapun, baik lawan maupun kawan.

Jangan sampai irasional kemudian tumbuh apapun yang terjadi “kawan dibela, lawan dicela”.
Padahal sejatinya demokrasi membutuhkan narasi yang berbeda atas kekuasaan, karena beda tidak selamanya adalah hoaks.

Sebagaimana kekuasaan tidak boleh terlampau absolut, karena dia akan cenderung corrupt hingga dapat melahirkan otoritarianisme. Sebagaimana kesimpulan Lord Acton yang mengatakan "power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men".

Beragam contoh fenomena tersebut terserak dan mudah ditemukan dalam kehidupan pasca- pemilu. Proses mencari-cari kesalahan dan kelemahan datang silih berganti, hilir mudik diruang publik.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X