Pemilu Irasional dan Gejolak Post-Truth

Kompas.com - 24/05/2019, 20:15 WIB
Ilustrasi media sosial THINKSTOCKS/NICO ELNINO Ilustrasi media sosial

Sedihnya jumlah korban yang besar ini miskin perhatian dari elit penyelenggara pemilu, buktinya tidak ada komisioner yang mundur karena merasa bersalah atas kematian putra-putri bangsa pejuang demokrasi ini.

Bisa dibayangkan jika ini terjadi di Negara seperti Jepang, tentu jiwa tidak bisa lapang menerima kondisi tersebut.

Syahdan, di area kontestasi proses irasionalitas juga terjadi tidak kalah seru, di mana pihak yang merasa menang memandang tragedi masal tersebut sebagai peristiwa kematian biasa. Sebuah suratan takdir, sudah waktunya dan tidak usah dibahas.

Mereka lupa bahwa kompetisi ini bukan soalan menang dan kalah, namun juga terkait keberlangsungan napas bangsa setelah kontestasi.

Dus, di pihak yang berseberangan tidak kalah ‘nir-empati’, menganggap kematian KPPS sarat rekayasa dan konspirasi. Hingga pada akhirnya juga memunculkan swak prasangka liar bahwa mereka diracun, disantet hingga sejenisnya.

Di titik ini kita menyadari bahwa pemilu telah menaruh pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan dibelakang kepala, sedangkan sinisme menjadi panglima utama yang menjadi dasar sorotan mata.

Dari realitas ini saja kita bisa bisa menebak, bahwa semua pihak sama-sama memiliki masalah dalam keberpihakan: ‘empati yang buruk’. Ekspresinya tergambar dari sikap irasional.

Kita sempat berpikir kaum akademisi mampu meredam gejolak irasionalitas ini, ironisnya justru dalam perkembangannya mereka menjadi bagian paling giat dan serius dalam mereproduksi pesan-pesan irasional ini. Padahal ada adagium bahwa ‘Ilmuwan boleh salah tapi tidak boleh bohong’.

Namun kini rasa-rasanya kita mulai kesulitan membedakan keduanya, garis demarkasi sungguh sangat tipis.

Parahnya, hoaks semakin menyuburkan polarisasi masyarakat karena meneguhkan keyakinan/ideologi masing-masing kelompok. Setiap kelompok cenderung menolak bentuk penalaran berbeda, meski masuk akal atau objektif.

Kebohongan menyuburkan ideologi (Haryatmoko, 2019). Tragisnya lagi atas sejumlah fenomena itu, bukan hanya berbuah keprihatinan, namun juga ternyata menghasilkan perilaku pengerasan diranah eksekutif.

Menko Polhukam, Wiranto membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji atau memantau tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang mengarah ke perbuatan melawan hukum.

Baca juga: Tim Hukum Bentukan Wiranto Mulai Bekerja, Pemerintah Makin Mantap Tindak Perilaku Inkonstitusional

Mungkin bisa jadi esensi awal pembentukannya baik, namun jika tidak hati-hati tim ad-hoc ini dikhawatirkan pada akhirnya akan menjadi aras pemukul atas pendapat yang tidak seragam.

Padahal tugas itu sudah cukup bisa dilakukan oleh penegak hukum tradisional, asal mereka mau serius dan adil. Signal yang harus diwaspadai oleh siapapun, baik lawan maupun kawan.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

"Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X