Kompas.com - 24/05/2019, 11:41 WIB
Suasana  pasca-kerusuhan di sekitaran Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Aksi unjuk rasa berujung ricuh terkait penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh KPU terjadi di depan Kantor Bawaslu, berlangsung dari Selasa (21/5/2019) siang dan berlanjut hingga Rabu. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYASuasana pasca-kerusuhan di sekitaran Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Aksi unjuk rasa berujung ricuh terkait penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh KPU terjadi di depan Kantor Bawaslu, berlangsung dari Selasa (21/5/2019) siang dan berlanjut hingga Rabu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono kembali memantau ruas jalan di depan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (24/5/2019).

Ruas jalan M.H Thamrin tersebut pun masih ditutup dan belum bisa dilewati oleh masyarakat. Namun demikian, Gatot menyatakan, kondisi keamanan sudah kondusif.

"Ya alhamdulilah kondusif ya. Kita beserta seluruh warga Ibu Kota Jakarta juga menjaga kondusifitas dari kemarin, hari ini, dan selanjutnya," ujar Gatot saat ditemui di depan Gedung Bawaslu.

Baca juga: Jalan Imam Bonjol Depan KPU dan Jalan MH Thamrin Depan Bawaslu Masih Ditutup

 

Gatot mengharapkan tidak ada aksi massa di depan Bawaslu maupun di titik lainnya di Jakarta. Meskipun dalam undang-undang (UU) aksi unjuk rasa diperbolehkan, namun bukan berarti bisa sebebas-bebasnya.

"Harus ada limitasi, jangan mengganggu keamanan dan ketertiban. Yang penting kita menghormati hak izin manusia dan yang paling penting menjaga kesatuan dan persatuan," ungkapnya kemudian.

Sementara itu, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol M Nasir, menambahkan, ruas jalan M.H. Thamrin dari Bundaran Hotel Indonesia hingga bundaran patung kuda masih ditutup.

Baca juga: Rusak, Barikade Kawat Berduri di Depan Bawaslu Diganti Baru

 

Hingga saat ini, lanjutnya, belum ada kepastian untuk membuka akses jalan tersebut. Sebab, kepolisian masih ingin memastikan situasi keamanan terjamin dan tak ada aksi massa.

"Nah untuk penutupan jalan ini kita menunggu dari berbagai pihak. Soalnya aksi massa yang dilakukan ketika malam itu tidak sesuai proses pemberitahuan sebagaimana lazimnya," papar Nasir.

Berdasarkan pantuan Kompas.com, dari Kamis (23/5/2019) hingga Jumat (24/5/2019), sudah tidak ada lagi aksi massa yang berkumpul di depan Gedung Bawaslu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
Ngabalin Sebut 'Reshuffle' Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Ngabalin Sebut "Reshuffle" Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Nasional
Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Nasional
Wagub Sebut Tidak Ada Lagi Wilayah Terisolasi akibat Bencana NTT

Wagub Sebut Tidak Ada Lagi Wilayah Terisolasi akibat Bencana NTT

Nasional
UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

Nasional
Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Nasional
Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X