Jumat Siang, Ruas Jalan Depan Gedung Bawaslu Sudah Kondusif

Kompas.com - 24/05/2019, 11:41 WIB
Suasana  pasca-kerusuhan di sekitaran Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Aksi unjuk rasa berujung ricuh terkait penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh KPU terjadi di depan Kantor Bawaslu, berlangsung dari Selasa (21/5/2019) siang dan berlanjut hingga Rabu. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYASuasana pasca-kerusuhan di sekitaran Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Aksi unjuk rasa berujung ricuh terkait penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh KPU terjadi di depan Kantor Bawaslu, berlangsung dari Selasa (21/5/2019) siang dan berlanjut hingga Rabu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono kembali memantau ruas jalan di depan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Jumat (24/5/2019).

Ruas jalan M.H Thamrin tersebut pun masih ditutup dan belum bisa dilewati oleh masyarakat. Namun demikian, Gatot menyatakan, kondisi keamanan sudah kondusif.

"Ya alhamdulilah kondusif ya. Kita beserta seluruh warga Ibu Kota Jakarta juga menjaga kondusifitas dari kemarin, hari ini, dan selanjutnya," ujar Gatot saat ditemui di depan Gedung Bawaslu.

Baca juga: Jalan Imam Bonjol Depan KPU dan Jalan MH Thamrin Depan Bawaslu Masih Ditutup

 

Gatot mengharapkan tidak ada aksi massa di depan Bawaslu maupun di titik lainnya di Jakarta. Meskipun dalam undang-undang (UU) aksi unjuk rasa diperbolehkan, namun bukan berarti bisa sebebas-bebasnya.

"Harus ada limitasi, jangan mengganggu keamanan dan ketertiban. Yang penting kita menghormati hak izin manusia dan yang paling penting menjaga kesatuan dan persatuan," ungkapnya kemudian.

Sementara itu, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol M Nasir, menambahkan, ruas jalan M.H. Thamrin dari Bundaran Hotel Indonesia hingga bundaran patung kuda masih ditutup.

Baca juga: Rusak, Barikade Kawat Berduri di Depan Bawaslu Diganti Baru

 

Hingga saat ini, lanjutnya, belum ada kepastian untuk membuka akses jalan tersebut. Sebab, kepolisian masih ingin memastikan situasi keamanan terjamin dan tak ada aksi massa.

"Nah untuk penutupan jalan ini kita menunggu dari berbagai pihak. Soalnya aksi massa yang dilakukan ketika malam itu tidak sesuai proses pemberitahuan sebagaimana lazimnya," papar Nasir.

Berdasarkan pantuan Kompas.com, dari Kamis (23/5/2019) hingga Jumat (24/5/2019), sudah tidak ada lagi aksi massa yang berkumpul di depan Gedung Bawaslu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X