Hingga Jumat Dini Hari, MK Terima 208 Permohonan Gugatan Hasil Pileg

Kompas.com - 24/05/2019, 09:16 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comGedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi sudah menerima sebanyak 208 permohonan gugatan sengketa pemilihan legislatif 2019 hingga Jumat (24/5/2019) dini hari.

Adapun, batas waktu terakhir pendaftaran gugatan sengketa khusus pileg adalah dini hari tadi, pukul 01.46 WIB.

"Sejauh ini ada 208 total permohonan. Itu terdiri dari 199 permohonan sengketa DPR/DPRD dan 9 permohonan untuk DPD," ujar Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono ketika dihubungi, Jumat pagi.

Baca juga: Siang Ini, BPN Prabowo-Sandiaga Ajukan Gugatan Sengketa Pilpres ke MK

Namun, Fajar mengatakan, jumlah ini masih akan bertambah. Sebab, MK belum selesai melayani laporan peserta pemilu yang mengambil Nomor Urut Pendaftaran Perkara (NUPP) sebelum pukul 01.46 WIB.

MK sempat menghentikan sementara pendaftaran sengketa pemilu legislatif ini untuk menjalani sahur.

"Sehingga pemohon yang sudah mengambil NUPP akan dilayani kembali pada pukul 08.00 ini. Jadi jumlah permohonan yang diajukan itu, sangat mungkin bertambah," ujar Fajar.

Adapun, MK masih membuka pendaftaran gugatan sengketa hasil pemilihan presiden. Batas waktu untuk sengketa pilpres adalah tengah malam nanti.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

Nasional
Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

Nasional
Tahap Pertama 'New Normal', Mal Dibuka dengan Jumlah Pengunjung Terbatas

Tahap Pertama "New Normal", Mal Dibuka dengan Jumlah Pengunjung Terbatas

Nasional
Cerita Sulitnya Mengumpulkan Mahasiswa untuk Melengserkan Soeharto...

Cerita Sulitnya Mengumpulkan Mahasiswa untuk Melengserkan Soeharto...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Total 298 WNA di Indonesia Positif Covid-19

UPDATE 26 Mei: Total 298 WNA di Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Dirujuk ke RSPAD karena Asma, Siti Fadilah Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Dirujuk ke RSPAD karena Asma, Siti Fadilah Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
UPDATE 26 Mei: Total 876 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

UPDATE 26 Mei: Total 876 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Nasional
Jokowi: Tingkat Penularan Covid-19 di Beberapa Provinsi Menurun

Jokowi: Tingkat Penularan Covid-19 di Beberapa Provinsi Menurun

Nasional
340.000 Personel TNI-Polri Dikerahkan untuk Persiapan 'New Normal'

340.000 Personel TNI-Polri Dikerahkan untuk Persiapan "New Normal"

Nasional
Pengerahan TNI-Polri untuk Persiapan 'New Normal' Dilakukan di Empat Provinsi

Pengerahan TNI-Polri untuk Persiapan "New Normal" Dilakukan di Empat Provinsi

Nasional
Panduan Pencegahan Covid-19, Pekerja Tak Boleh Lembur Selama PSBB

Panduan Pencegahan Covid-19, Pekerja Tak Boleh Lembur Selama PSBB

Nasional
Jokowi Kerahkan Personel TNI-Polri agar Masyarakat Disiplin Selama PSBB

Jokowi Kerahkan Personel TNI-Polri agar Masyarakat Disiplin Selama PSBB

Nasional
Jokowi Tinjau Kesiapan Prosedur 'New Normal' di Stasiun MRT

Jokowi Tinjau Kesiapan Prosedur "New Normal" di Stasiun MRT

Nasional
Ditjen PAS Sebut Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Menyalahi Aturan

Ditjen PAS Sebut Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Menyalahi Aturan

Nasional
Kemenag Terbitkan Panduan Kurikulum pada Masa Darurat Covid-19 bagi Madrasah

Kemenag Terbitkan Panduan Kurikulum pada Masa Darurat Covid-19 bagi Madrasah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X