Kompas.com - 24/05/2019, 07:03 WIB
Massa aksi bentrok dengan polisi di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (22/5/2019). ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo/wsj. PRASETYO UTOMOMassa aksi bentrok dengan polisi di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (22/5/2019). ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo/wsj.

TAK seorang pun yang mencintai negeri ini rela bila darah tertumpah akibat perselisihan anak bangsa, sebagaimana tidak relanya kita saat ini menyaksikan aksi damai yang sontak dikotori kericuhan, bentrokan, dan tindakan-tindakan brutal nan anarkistis.

Tidak semata saling hantam, lempar batu, lempar petasan ataupun molotov, tetapi juga pembakaran dan penjarahan. Darah pun tertumpah di jalan-jalan besar Ibu Kota. Kabarnya, ada yang meregang nyawa. Jakarta memanas dan Indonesia was-was.
 
Jelas tercium, ketakutan sepertinya sengaja ditebar. Oleh siapa? Tak lain oleh para Sengkuni lewat narasi-narasi yang menyesatkan.

Tragisnya lagi, tindakan brutal nan anarkistis yang terjadi di Jalan Thamrin, Jakarta, depan kantor Badan Pengawas Pemilu, kemudian merembet ke Tanah Abang dan Slipi tersebut, lekat dengan skenario yang rasanya telah disiapkan secara matang.

Layaknya sebuah film, di situ ada produser, sutradara serta seksi perlengkapan yang bertugas menyediakan rupa-rupa peralatan untuk beradegan.
 
Para Sengkuni itu--sudah pasti--tak peduli pada kerugian hati dan materi. Mereka masa bodoh dengan kesedihan yang dialami sekian banyak warga, masa bodoh dengan mobil-mobil yang terbakar ataupun bangunan dan fasilitas yang rusak. Juga tak ambil pusing dengan lumpuhnya ekonomi.

Kebahagiaan mereka adalah ketika melihat orang-orang berduka. Suka citanya mereka adalah tatkala menyaksikan orang-orang terluka. Mereka menebar api untuk membakar negeri.

Sudah menjadi wataknya, para Sengkuni itu adalah orang-orang yang terobsesi kekuasaan. Dengan membuat kerusuhan, mereka pikir dapat merusak legitimasi pemerintah.

Begitu melihat wibawa pemerintah jatuh, mereka lanjutkan provokasi agar ekskalasi kerusuhan meningkat dan meluas.

Mereka membayangkan huru-hara di Jakarta pada Mei 1998 terulang lagi, sehingga pemerintahan yang sah jatuh. Itulah saat yang mereka tunggu agar bisa bergerak cepat mengambil alih kekuasaan.

Para Sengkuni itu tentu tidak mengenal arti demokrasi: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Mereka juga tidak paham nilai konstitusi, kedaulatan rakyat, bahwa di negeri berdasarkan Pancasila ini rakyat berdaulat. Bahwa, rakyatlah yang membentuk pemerintahan melalui wakil-wakilnya yang dipilih lewat pemilu.

Oleh karena itu, sejak semula mereka sudah tidak percaya dengan mekanisme pemilu sebagai sarana membentuk pemerintahan. Mereka hanya memanfaatkan momentum pemilu sebagai pintu masuk untuk mengambil kekuasaan secara paksa.

Para Sengkuni ini paham atas karakter pribadi sebagian elite kita, bahwa mereka tidak mudah menerima kekalahan.

Mereka yakin, meski sebagian elite kita itu pintar berpidato tentang demokrasi, tetapi mereka hanyalah jiwa-jiwa kerdil terhadap nilai-nilai demokrasi.

Mereka yakin, meski sebagian elite kita itu mengaku menjunjung tinggi paham kedaulatan rakyat, tetapi sesungguhnya mereka menampiknya.

Bagi mereka rakyat adalah kawula, sekumpulan orang-orang lemah, yang harus dibimbing, diarahkan, dan dikendalikan oleh elite, yaitu orang pintar yang punya perbawa tinggi.

Itulah sebabnya ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) memutuskan untuk menempuh jalur hukum atas keputusan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa pasangan capres dan cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (Jokowi-Amin) yang memenangi pemilu, gerakan massa tetap berlangsung.

Mereka mengirim massa dari luar Jakarta karena warga Jakarta sendiri menyadari bahwa hasil pemilu sah dan harus dihormati.

Dalam bahasa media asing, memang Probowo-Sandi mengklaim kemenangan pemilu sampai 62 persen atau 54 persen suara, tetapi tidak ada satu pun lembaga independen yang mengonfirmasi klaim tersebut.

Media asing mencatat, proses pemilu berjalan damai, luber, dan jurdil, sehingga hasilnya (siapa pun yang menang) harus diterima dengan lapang dada.

Jika tidak menerima keputusan KPU, mekanisme komplain sudah tersedia, yakni menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Inilah yang ditempuh oleh Prabowo-Sandi.

Tetapi, mengapa aksi massa menolak keputusan KPU tetap terjadi? Mengapa gerakan damai itu berubah menjadi kericuhan dan kerusuhan hingga memakan korban jiwa dan harta?

Mengapa ada orang-orang yang tega membenturkan rakyat dengan aparat keamanan yang memang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan negara?

Para Sengkuni adalah pengaturnya. Mereka bisa bergerak di mana saja, tak terkecuali menyusup di lingkungan Prabowo-Sandi.

Mereka mengedepankan penggunaan massa untuk memenangi pemilihan, jika KPU menyatakan sebaliknya. Maka, massa pendukung Prabowo-Sandi terus diprovokasi agar bergerak menentang keputusan KPU.

Prabowo-Sandi yang menyadari bahwa gerakan massa itu tidak tepat, sepertinya tidak kuasa menahan laju gerakan mereka. Imbauan dan saran untuk melakukan aksi damai tidak dipenuhi sehingga bentrok, kericuhan, dan kerusuhan tak terhindarkan.

Jika sudah demikian, mereka tentu tidak bisa terus didiamkan. Kita berharap polisi yang didukung TNI akan dapat menemukan para Sengkuni.

Mereka harus ditangkap, diadili, dan dijebloskan ke penjara. Di dalam penjara mereka dapat menemani para preman yang jadi provokator kerusuhan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus 'Unlawful Killing' Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus "Unlawful Killing" Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Nasional
Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Nasional
Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Nasional
Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Nasional
Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Nasional
KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

Nasional
Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Nasional
KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

Nasional
KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

Nasional
RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

Nasional
Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

Nasional
Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Nasional
KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

Nasional
 Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.