Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ganjar Pranowo
Gubernur Jateng

Gubernur Jawa Tengah

Ada Sengkuni di Antara Kita

Kompas.com - 24/05/2019, 07:03 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TAK seorang pun yang mencintai negeri ini rela bila darah tertumpah akibat perselisihan anak bangsa, sebagaimana tidak relanya kita saat ini menyaksikan aksi damai yang sontak dikotori kericuhan, bentrokan, dan tindakan-tindakan brutal nan anarkistis.

Tidak semata saling hantam, lempar batu, lempar petasan ataupun molotov, tetapi juga pembakaran dan penjarahan. Darah pun tertumpah di jalan-jalan besar Ibu Kota. Kabarnya, ada yang meregang nyawa. Jakarta memanas dan Indonesia was-was.
 
Jelas tercium, ketakutan sepertinya sengaja ditebar. Oleh siapa? Tak lain oleh para Sengkuni lewat narasi-narasi yang menyesatkan.

Tragisnya lagi, tindakan brutal nan anarkistis yang terjadi di Jalan Thamrin, Jakarta, depan kantor Badan Pengawas Pemilu, kemudian merembet ke Tanah Abang dan Slipi tersebut, lekat dengan skenario yang rasanya telah disiapkan secara matang.

Layaknya sebuah film, di situ ada produser, sutradara serta seksi perlengkapan yang bertugas menyediakan rupa-rupa peralatan untuk beradegan.
 
Para Sengkuni itu--sudah pasti--tak peduli pada kerugian hati dan materi. Mereka masa bodoh dengan kesedihan yang dialami sekian banyak warga, masa bodoh dengan mobil-mobil yang terbakar ataupun bangunan dan fasilitas yang rusak. Juga tak ambil pusing dengan lumpuhnya ekonomi.

Kebahagiaan mereka adalah ketika melihat orang-orang berduka. Suka citanya mereka adalah tatkala menyaksikan orang-orang terluka. Mereka menebar api untuk membakar negeri.

Sudah menjadi wataknya, para Sengkuni itu adalah orang-orang yang terobsesi kekuasaan. Dengan membuat kerusuhan, mereka pikir dapat merusak legitimasi pemerintah.

Begitu melihat wibawa pemerintah jatuh, mereka lanjutkan provokasi agar ekskalasi kerusuhan meningkat dan meluas.

Mereka membayangkan huru-hara di Jakarta pada Mei 1998 terulang lagi, sehingga pemerintahan yang sah jatuh. Itulah saat yang mereka tunggu agar bisa bergerak cepat mengambil alih kekuasaan.

Para Sengkuni itu tentu tidak mengenal arti demokrasi: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Mereka juga tidak paham nilai konstitusi, kedaulatan rakyat, bahwa di negeri berdasarkan Pancasila ini rakyat berdaulat. Bahwa, rakyatlah yang membentuk pemerintahan melalui wakil-wakilnya yang dipilih lewat pemilu.

Oleh karena itu, sejak semula mereka sudah tidak percaya dengan mekanisme pemilu sebagai sarana membentuk pemerintahan. Mereka hanya memanfaatkan momentum pemilu sebagai pintu masuk untuk mengambil kekuasaan secara paksa.

Para Sengkuni ini paham atas karakter pribadi sebagian elite kita, bahwa mereka tidak mudah menerima kekalahan.

Mereka yakin, meski sebagian elite kita itu pintar berpidato tentang demokrasi, tetapi mereka hanyalah jiwa-jiwa kerdil terhadap nilai-nilai demokrasi.

Mereka yakin, meski sebagian elite kita itu mengaku menjunjung tinggi paham kedaulatan rakyat, tetapi sesungguhnya mereka menampiknya.

Bagi mereka rakyat adalah kawula, sekumpulan orang-orang lemah, yang harus dibimbing, diarahkan, dan dikendalikan oleh elite, yaitu orang pintar yang punya perbawa tinggi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com