Kompas.com - 24/05/2019, 07:03 WIB
Massa aksi bentrok dengan polisi di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (22/5/2019). ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo/wsj. PRASETYO UTOMOMassa aksi bentrok dengan polisi di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (22/5/2019). ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo/wsj.

TAK seorang pun yang mencintai negeri ini rela bila darah tertumpah akibat perselisihan anak bangsa, sebagaimana tidak relanya kita saat ini menyaksikan aksi damai yang sontak dikotori kericuhan, bentrokan, dan tindakan-tindakan brutal nan anarkistis.

Tidak semata saling hantam, lempar batu, lempar petasan ataupun molotov, tetapi juga pembakaran dan penjarahan. Darah pun tertumpah di jalan-jalan besar Ibu Kota. Kabarnya, ada yang meregang nyawa. Jakarta memanas dan Indonesia was-was.
 
Jelas tercium, ketakutan sepertinya sengaja ditebar. Oleh siapa? Tak lain oleh para Sengkuni lewat narasi-narasi yang menyesatkan.

Tragisnya lagi, tindakan brutal nan anarkistis yang terjadi di Jalan Thamrin, Jakarta, depan kantor Badan Pengawas Pemilu, kemudian merembet ke Tanah Abang dan Slipi tersebut, lekat dengan skenario yang rasanya telah disiapkan secara matang.

Layaknya sebuah film, di situ ada produser, sutradara serta seksi perlengkapan yang bertugas menyediakan rupa-rupa peralatan untuk beradegan.
 
Para Sengkuni itu--sudah pasti--tak peduli pada kerugian hati dan materi. Mereka masa bodoh dengan kesedihan yang dialami sekian banyak warga, masa bodoh dengan mobil-mobil yang terbakar ataupun bangunan dan fasilitas yang rusak. Juga tak ambil pusing dengan lumpuhnya ekonomi.

Kebahagiaan mereka adalah ketika melihat orang-orang berduka. Suka citanya mereka adalah tatkala menyaksikan orang-orang terluka. Mereka menebar api untuk membakar negeri.

Sudah menjadi wataknya, para Sengkuni itu adalah orang-orang yang terobsesi kekuasaan. Dengan membuat kerusuhan, mereka pikir dapat merusak legitimasi pemerintah.

Begitu melihat wibawa pemerintah jatuh, mereka lanjutkan provokasi agar ekskalasi kerusuhan meningkat dan meluas.

Mereka membayangkan huru-hara di Jakarta pada Mei 1998 terulang lagi, sehingga pemerintahan yang sah jatuh. Itulah saat yang mereka tunggu agar bisa bergerak cepat mengambil alih kekuasaan.

Para Sengkuni itu tentu tidak mengenal arti demokrasi: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Mereka juga tidak paham nilai konstitusi, kedaulatan rakyat, bahwa di negeri berdasarkan Pancasila ini rakyat berdaulat. Bahwa, rakyatlah yang membentuk pemerintahan melalui wakil-wakilnya yang dipilih lewat pemilu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Nasional
Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Nasional
Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Nasional
Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Nasional
Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Nasional
UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

Nasional
Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.