Otto Hasibuan Beri Masukan ke Prabowo-Sandi soal Pengajuan Sengketa Pilpres ke MK

Kompas.com - 23/05/2019, 18:25 WIB
Pengacara Otto Hasibuan di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (25/7/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPengacara Otto Hasibuan di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bertemu dengan sejumlah ahli hukum terkait pengajuan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Pertemuan berlangsung di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (23/5/2019).

Salah satu ahli hukum yang hadir di rumah Prabowo yakni pengacara senior Otto Hasibuan.

Seusai pertemuan, Sandiaga menuturkan bahwa Otto memberikan sejumlah masukan terkait permohonan sengketa hasil Pilpres.

"Tadi Bang Otto menyampaikan advis ke saya dan Pak Prabowo langsung," ujar Sandiaga.

Baca juga: Jumat Siang, Prabowo-Sandiaga Daftarkan Gugatan Sengketa Pilpres ke MK

Nama Otto Hasibuan memang disebut-sebut menjadi salah satu kuasa hukum Prabowo-Sandiaga terkait sengketa hasil pilpres. Namun, kabar tersebut dibantah oleh Otto.

Saat dikonfirmasi, Sandiaga belum dapat memastikan apakah Otto akan masuk dalam tim kuasa hukum saat mengajukan permohonan sengketa.

Sandiaga mengatakan, tim kuasa hukum akan diumumkan sebelum pihaknya mendaftakan permohonan ke MK.

Adapun BPN Prabowo-Sandiaga akan mendaftaran permohonan sengketa hasil pilpres ke MK pada Jumat (24/5/2019) siang.

"Belum diputuskan baru nanti dalam kesempatan besok jam 2 akan diputuskan peran Bang Otto seperti apa," kata Sandiaga.

"Besok rencananya sebelum batas waktu akan dimasukkan sesuai dengan tata cara yang sudah tadi disampaikan oleh para ahli hukum," ucap mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Nasional
Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Nasional
Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Nasional
Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Nasional
Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

Nasional
KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

Nasional
UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

Nasional
Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Nasional
Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Nasional
Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Nasional
Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Nasional
BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala 'Tracing' Kasus Covid-19

Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala "Tracing" Kasus Covid-19

Nasional
Kursi Terawan yang Kosong di 'Mata Najwa', Kritik, hingga Padatnya Jadwal Sang Menteri

Kursi Terawan yang Kosong di "Mata Najwa", Kritik, hingga Padatnya Jadwal Sang Menteri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X