Kompas.com - 23/05/2019, 17:47 WIB
Polisi mengamankan pendemo yang rusuh di Jalan KS Tubun, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Bentok terjadi setelah massa dipukul mundur dari kericuhan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) malam. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPolisi mengamankan pendemo yang rusuh di Jalan KS Tubun, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Bentok terjadi setelah massa dipukul mundur dari kericuhan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) malam.
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk selalu menjaga netralitas. Salah satunya, PNS dan ANS tak diperkenankan ikut serta dalam aksi unjuk rasa berlatar belakang politik di Jakarta pada 21-22 Mei 2019 lalu.

Jika ada PNS terbukti mengikuti kegiatan politik, maka oknum tersebut akan dikenai hukuman berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan bersangkutan.

"Nanti sanksinya harus dicermati sejauh mana pelanggaran netralitasnya atau pelanggaran disiplinnya. Dan ada prosedurnya," kata Mudzakir kepada Kompas.com, Kamis (23/5/2019).

Mudzakir menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait ada tidaknya PNS yang turut serta dalam aksi berujung ricuh di Jakarta yang berlangsung dua hari lalu.

"Kami belum mempunyai datanya," ujar dia.

PNS yang terbukti melanggar, lanjut Mudzakir, kewenangan melakukan penindakan ada pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing instansi.

Mudzakir menegaskan, sebagai pegawai pemerintah, ASN diwajibkan menjaga netralitas dan disiplin dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Siap-siap Dipecat, PNS yang Ikut Aksi 22 Mei di Jakarta

Sanksi disiplin

Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara Mohammad Ridwan menuturkan, aksi PNS yang turut serta dalam demo melanggar asas netralitas karena memperlihatkan preferensi politik di depan khalayak umum.

"Jika memang ada PNS yang ikut demo menolak hasil pemilu, maka harus dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Atasan langsung harus melakukan pemeriksaan jika memang ada PNS yang terlibat politik praktis," tutur Ridwan.

Data hukuman disiplin berada di instansi terkait dan dapat di-input dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SPAK).

Namun, menurut Ridwan, pada kenyataannya masih jarang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau Biro Sumber Daya Manusia (SDM) yang memasukkan data hukuman disiplin tersebut ke dalam sistem.

Ridwan mengimbau para PNS untuk tetap menjaga netralitas dan terus memperkuat rasa cinta terhadap Negara Indonesia.

"Sebagai orang yang memiliki tugas sebagai perekat NKRI, marilah kita perkuat rasa kebersamaan dan persatuan di antara kita. Ciptakan kesejukan dan ketenangan di tempat kerja dan media sosial," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Nasional
Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Nasional
Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

Nasional
Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

Nasional
Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.