Prabowo-Sandiaga Tunjuk Hashim Jadi Penanggung Jawab Permohonan Sengketa Pilpres

Kompas.com - 23/05/2019, 17:12 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno bersalaman seusai menggelar konferensi pers dalam menyikapi hasil pilpres, di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno bersalaman seusai menggelar konferensi pers dalam menyikapi hasil pilpres, di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menunjuk Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusomo sebagai penanggungjawab permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

Rencananya Prabowo-Sandiaga akan mendaftarkan permohonan sengketa hasil pilpres ke MK pada Jumat (24/5/2019) siang.

"Baru saja Pak Prabowo dan saya menunjuk penanggung jawab untuk gugatan ke MK ini akan dikomandoi Pak Hashim Djojohadikusumo dan besok rencananya sebelum batas waktu akan dimasukan sesuai dengan tata cara yang sudah tadi disampaikan oleh para ahli hukum," ujar Sandiaga saat ditemui di kediaman Prabowo-Sandiaga, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (23/5/2019).

Baca juga: Jumat Siang, Prabowo-Sandiaga Daftarkan Gugatan Sengketa Pilpres ke MK

Menurut Sandiaga, pihaknya telah rampung menyusun tim pengacara yang menjadi kuasa hukum di MK. Namun, ia enggan untuk menyebutkan nama-nama pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum.

Sandiaga mengatakan, nama-nama tersebut akan diumumkan Jumat siang sebelum pendaftaran permohonan sengketa pilpres ke MK.

"Besok jam 2 akan disampaikan. Nanti setelah rampung penyusunan, timnya akan diumumkan besok," kata Sandiaga.

Baca juga: Sidang Gugatan Sengketa Pilpres Ditargetkan Selesai 28 Juni, Pileg 9 Agustus

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga telah memutuskan akan mengajukan gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu diputuskan dalam rapat internal BPN di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).

Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, tim kuasa hukum yang akan mendaftarkan gugatan terdiri dari empat orang.

Baca juga: Tangani Sengketa Pemilu, Ketua MK Jamin Independensi Hakim

Keempat orang tersebut adalah Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, Irman Putra Sidin dan Rikrik Rizkian.

"Yang jadi koordinator adalah Mas Rikrik, tapi kemudian ini tim hukumnya ada Prof Denny Indrayana, Mas Bambang Widjojanto dan Irman Putra Sidik," kata Dahnil.

Baca tentang
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

Nasional
Bakal Banyak Proyek Strategis Nasional, ICW: Jokowi Seharusnya Perkuat KPK

Bakal Banyak Proyek Strategis Nasional, ICW: Jokowi Seharusnya Perkuat KPK

Nasional
Rapat Paripurna Luar Biasa DPD Ricuh, Senator Sulbar: Ada Akal-akalan Tim OSO

Rapat Paripurna Luar Biasa DPD Ricuh, Senator Sulbar: Ada Akal-akalan Tim OSO

Nasional
Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi

Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Imam Nahrawi Serahkan Nasibnya ke Presiden

Jadi Tersangka KPK, Imam Nahrawi Serahkan Nasibnya ke Presiden

Nasional
KPK Koordinasi dengan Kemenpan RB dan KASN soal Status Pegawai

KPK Koordinasi dengan Kemenpan RB dan KASN soal Status Pegawai

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Menpora Imam Nahrawi Siap Jalani Proses Hukum

Jadi Tersangka KPK, Menpora Imam Nahrawi Siap Jalani Proses Hukum

Nasional
Revisi UU KPK Disahkan, KPK Tetap Berupaya Temui Presiden

Revisi UU KPK Disahkan, KPK Tetap Berupaya Temui Presiden

Nasional
Polda Metro Jaya dan Polda Jatim Diadukan, Kompolnas akan Minta Klarifikasi Kapoldanya

Polda Metro Jaya dan Polda Jatim Diadukan, Kompolnas akan Minta Klarifikasi Kapoldanya

Nasional
Denny Indrayana: Upaya Pemberantasan Korupsi Semakin Sulit dan Berat

Denny Indrayana: Upaya Pemberantasan Korupsi Semakin Sulit dan Berat

Nasional
Alasan Komisi III DPR Permudah Pembebasan Bersyarat Napi Koruptor

Alasan Komisi III DPR Permudah Pembebasan Bersyarat Napi Koruptor

Nasional
Soal Karhutla, Wiranto: Pemda Jangan Api Membesar Baru Lapor Pusat

Soal Karhutla, Wiranto: Pemda Jangan Api Membesar Baru Lapor Pusat

Nasional
Berdayakan Masyarakat, Dompet Duafa Perkuat Jaringan Mitra di Daerah

Berdayakan Masyarakat, Dompet Duafa Perkuat Jaringan Mitra di Daerah

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Satu Pasal Perzinaan dalam RKUHP

Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Satu Pasal Perzinaan dalam RKUHP

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Laporkan Polda Metro Jaya ke Kompolnas

Kuasa Hukum Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Laporkan Polda Metro Jaya ke Kompolnas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X